Indeks Munaslub Golkar

Calon Ketua Umum (Caketum) Partai Golkar Ade Komarudin mencium gelagat tidak "fair" dari salah satu kandidat caketum dalam Munaslub Golkar yang berlangsung di Bali. Ia bersama lima bakal caketum Golkar lainnya menyesalkan adanya kabar yang menyebut salah satu kandidat mengundang para ketua DPD yang disinyalir bertujuan merebut suara dalam pemilihan ketua umum.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syarif Hidayat menantang agar pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang berlangsung di Nusa Dua Bali melalui voting terbuka. Hal itu dinilai dapat menghindari transaksi politik uang dan sebagai bentuk revitalisasi dan reformasi partai berlambang pohon beringin tersebut.

Partai Nasdem tidak mempersoalkan apabila Partai Golkar bergabung dalam kabinet kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Bahkan, Nasdem rela apabila masuknya Golkar ke dalam kabinet kerja itu harus menggeser kursi menteri yang dijabat kader partainya.

Komite Etik Munaslub Partai Golkar saat ini sedang melakukan proses pemeriksaan berkas laporan terkait Caketum. Tiga laporan itu yakni laporan terhadap Caketum Ade Komarudin, Caketum Setya Novanto dan panitia yang dianggap memihak salah satu Caketum. Selain itu, Komite Etik juga akan menggelar rapat terkait temuan empat kasus para Caketum Golkar. Bila cukup bukti, maka Caketum yang bersangkutan akan disidangkan, dan bila ditemukan pelanggaran maka akan di diskualifikasi.

Syahrul Yasin Limpo siap membantu caketum lainnya, Ade Komarudin apabila Ketua DPR RI itu terpilih menjadi ketua umum dalam Munaslub, tapi dengan syarat Aburizal Bakrie tetap di Golkar.

Pemerintah tidak cawe-cawe urusan Partai Golkar, termasuk dalam bursa calon ketua umum yang akan bertarung pada Munaslub pertengahan Mei ini, di Bali.

Setnov mengklaim didukung istana dalam pencalonannya sebagai kandidat ketua umum pada Munaslub Partai Golkar, padahal hanya didukung secara personal oleh Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan.

JK mengimbau kepada seluruh calon ketua umum yang akan menyumbang biaya pelaksanaan Munaslub Partai Golkar agar sumber dananya jelas.

Hajriyanto menilai Priyo memiliki talenta politik dan layak menjadi orang nomor satu di Partai Golkar.

Akbar Tanjung tidak setuju adanya syarat iuran sebesar Rp1 miliar bagi calon ketua umum pada Munaslub Partai Golkar.

Syahrul Yasin Limpo akan mundur sebagai caketum Golkar jika panitia tetap mensyaratkan adanya mahar politik sebesar Rp1 miliar.

Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto maju sebagai kandidat ketua umum pada Munaslub Golkar.

Partai Golkar libatkan KPK, BIN, dan Polri dalam penyelenggaraan Munaslub pada 23-26 Mei 2016 di Bali.

Pendukung calon ketua umum Partai Golkar Ade Komarudin (Akom) meminta panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) agar memastikan jadwal pelaksanaan Munaslub melalui mekanisme organisasi.

Kader Golkar Priyo Budi Santoso akan maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Untuk mewujudkan ambisi politiknya, Priyo akan kembali menghidupkan jaringan ABRI/Militer, Birokrasi, dan Golkar (ABG). 

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diharapkan bersedia menghadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang rencananya akan digelar pada Mei 2016 nanti. Politikus Golkar, Yorrys Raweyai, menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Pandjaitan, untuk menyampaikan harapan tersebut.

Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar, politikus partai beringin Airlangga Hartanto menjalin komunikasi dengan Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo. Pertemuan kedua tokoh politik ini membicarakan kemungkinan membangun koalisi menuju kursi Ketum Golkar pada Munaslub mendatang.

Indra Bambang Utoyo menyatakan siap maju sebagai salah satu calon Ketua Umum Partai Golkar di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada April 2016 nanti. Politisi senior ini pun telah mempersiapkan banyak hal untuk meretas jalan menuju kursi nomor satu di Partai Golkar.

Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra, menyarankan semua pihak yang terlibat dalam polemik Partai Golkar untuk bersabar menunggu putusan pengadilan. Jika hal tersebut dilakukan, Yusril percaya bahwa masalah yang mendera partai beringin itu bisa segera diselesaikan.