tirto.id - Calon bakal Ketua Umum Partai Golkar Syahrul Yasin Limpo menegaskan, jika panitia tetap mensyaratkan adanya mahar politik sebesar Rp1 miliar, dirinya memilih untuk mundur sebagai kandidat ketua umum pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang akan digelar pada Mei mendatang.
“Saya mundur bukan karena tidak punya uang. Banyak yang mau siapkan uang untuk saya. Tapi, saya tidak mau kalau ada bayar-bayaran seperti itu,” kata Syahrul seperti dilansir Antara, Selasa (3/5/2016).
Gubernur Sulawesi Selatan ini mengatakan, jelang Munaslub Golkar, dirinya juga akan fokus untuk menjaga voters yang ia miliki. Apalagi, jumlahnya tidak sedikit.
“Saya akan jaga voters saya. Siapa bilang voters saya sedikit? Tapi kalaupun saya tidak jadi maju, di manapun saya dan voters saya berada, maka yakinlah itu yang terbaik untuk Golkar,” kata dia.
Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan ini mengaku akan mendaftar sebagai calon ketum Golkar, pada Rabu (4/5/2016). “Tim pemenangan telah menyiapkan beberapa persyaratan yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran,” kata Syahrul dalam siaran persnya usai menghadiri Sosialisasi Panitia Pengarah (SC) Munaslub Partai Golkar, di Jakarta, Senin (2/5/2016).
Untuk diketahui, pada Sosialisasi Panitia Pengarah Munaslub Partai Golkar Kepada Para Bakal Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar, disampaikan beberapa syarat untuk bisa menjadi ketua umum.
Antara lain, setiap caketum harus aktif terus-menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya lima tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain.
Pernah menjadi pengurus partai Golkar tingkat pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus partai Golkar tingkat provinsi dan/atau pernah menjadi pengurus pusat organisasi pendiri dan/atau yang didirikan selama satu periode penuh, dan didukung oleh 30 persen pemegang hak suara.
Telah mengikuti proses pendidikan dan latihan kader. Memiliki Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas, dan Tak Tercela (PDLT).
Syarat lainnya, memiliki kapabilitas dan akseptabilitas, tidak pernah terlibat G30-S/PKI, bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Partai Golkar, dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan pada tahapan penjaringan bakal calon ketua umum.
Selain persyaratan, juga dibahas mengenai tema kampanye, Aktualisasi Partai Golkar Membangun Negara Kesejahteraan. Adapun materi kampanye, antara lain, strategi konsolidasi menyeluruh, strategi memenangkan Partai Golkar dalam Pilkada 2017, Pilkada 2018, serta Pileg dan Pilpres 2019.
Serta, bagaimana memperjuangkan visi Negara Kesejahteraan 2045, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang bersatu, maju, modern, adil, dan sejahtera. (ANT)
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
