Indeks Mpr Ri

Jika GBHN dihidupan disebut hanya akan mengatur visi pembangunan, bukan misi dan pelaksanaan pemerintahan, sehingga menghambat ruang gerak partai politik.

Jika ada anggaran tambahan dari bertambahnya kursi pimpinan MPR yang baik dua kali lipat merupakan konsekuensi dari pilihan yang baik.

Dukungan PKB untuk menambah jumlah pimpinan MPR RI dari 5 orang jadi 10 orang demi persatuan bangsa.

Bamsoet akan berpegang pada UU MD3 yang sudah diselesaikan DPR RI dengan proses yang cukup panjang hingga akhirnya bisa selesai pada 2018 lalu.

DPR mengadakan rapat pembahasan tentang penambahan pimpinan MPR dalam rapat tertutup, malam ini.

Nasdem mengakui ada pembicaraan terkait penambahan kursi pimpinan MPR RI. Namun, belum dapat disepakati terkait jumlahnya. Saat ini pimpinan MPR RI sebanyak 5 orang.

Fahri Hamzah menilai jumlah pimpinan MPR yang rencananya ditambah hingga 10 Orang tidaklah rasional, karena keberadaannya cuma simbolik.

Ada dugaan penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan tindakan diskriminatif terkait pembatasan DPR RI terhadap GKR Hemas.

GKR Hemas gagal menghadiri gedung DPD RI untuk mengikuti pidato kenegaraan yang disampaikan presiden terkait Hari Kemerdekaan RI ke-74, karena undangan dibatalkan sepihak.

Dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2019, Zulkifli Hasan menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR 2019.

Presiden Jokowi menyampaikan pidato dalam sidang tahunan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) RI, di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (16/8/2019).

PPP tak keberatan dengan masuknya Gerindra dalam paket pimpinan MPR RI. Namun, PPP tak bisa sendirian mempersilakan Gerindra bergabung.

Sejak 2010 muncul tiga usulan untuk amandemen, yakni mengembalikan pada UUD 1945 yang asli, menjalankan amandemen, dan perlu amandemen ulang.

Jika MPR menjadi lembaga tertinggi negara, maka dikhawatirkan akan sesuka hati menekan Presiden dalam berbagai program pembangunan lainnya.

Sekretaris Fraksi PAN MPR RI Saleh Partaonan Daulay mengklaim, pihaknya dan seluruh fraksi yang ada di parlemen sudah menyambut baik adanya rencana penghidupan kembali GBHN.

Berdasarkan UU No 2 Tahun 2018 UU MD3, Pasal 15, Ketua MPR merupakan bagian dari pimpinan MPR yang didampingi tujuh wakil ketua MPR, sehingga total berjumlah delapan orang.

PDIP mengajak partai politik yang ada pernah ada di Koalisi Adil Makmur untuk bersama-sama membentuk paket pimpinan MPR yang disepakati dengan musyawarah mufakat.

GBHN merupakan kebijakan untuk mendesain Indonesia dalam jangka panjang. Bahkan dalam 25 tahun ke depan.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan jika Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan kembali, Indonesia akan memiliki rencana pembangunan yang pasti.