Indeks Menteri Keuangan

Sri Mulyani mengatakan, BPJS masih menanggung beban defisit tahun 2018 sebesar Rp9,1 triliun.

Menurut Sri Mulyani, hal tersebut disebabkan oleh akumulasi defisit yang membebani BPJS sebesar Rp9,1 triliun di tahun 2018.

Fahri Hamzah menyatakan DPR harus memiliki kewenangan mengelola keuangan secara mandiri agar bisa benar-benar indenpenden dalam mengawasi kinerja pemerintah.  

Sri Mulyani mengatakan defisit BPJS Kesehatan pada 2019 akan lebih besar dari catatan kerugian pada tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Sri Mulyani, penyebab defisit keuangan BPJS salah satunya dikarenakan tunggakkan iuran yang belum dibayar oleh peserta.

Pemerintah tetap berencana menggenjot proyek pembangunan infrastruktur pada tahun 2020. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran infrastruktur di RAPBN 2020 yang lebih besar dari tahun ini.

Sri Mulyani mengklaim pemerintah bakal tetap mengutamakan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif.

Ada 8 eksportir atau produsen eksportir asal China yang produknya dikenakan BMAD dengan besaran tarif 5,4 sampai 15 persen.

KADI masih menemukan adanya marjin dumping yang dilakukan oleh perusahaan eksportir/eksportir produsen dari Negara India, China, dan Taiwan.

Pemerintah sudah menyetujui opsi kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai iuran BPJS perlu dinaikkan untuk menutup defisit lembaga penyelenggara jaminan kesehatan itu.

Andin Hadiyanto sebelumnya dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional setelah berkarir sebagai Direktur Eksekutif Bank Dunia.

Belanja negara yang sudah digelontorkan tercatat mencapai Rp1.034,5 triliun atau 42 persen dari target tahun 2019.

Kementerian/lembaga dengan penyerapan tertinggi adalah Kemensos dan Kemenkes untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan.

Sri Mulyani mengatakan,  pembentukan dua direktorat baru itu diperlukan karena harus ada tim khusus yang menangani sistem informasi.

Sri Mulyani angkat bicara soal dugaan penghindaran pajak PT Adaro Energy.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah perlu melihat keuangan negara untuk menaikkan gaji pokok TNI pada tahun 2020

Kemenkeu menilai Pertukaran Data Beneficial Ownership sebagai pesan pemerintah kepada pelaku ekonomi di Indonesia agar menjadikan semuanya legal dan transparan.

Pencairan sudah mencapai 99,9 persen dari total anggaran yang digelontorkan dalam APBN sebesar Rp20 triliun.

Usai Jokowi terpilih kembali sebagai Presiden RI, investor saat ini menantikan susunan kabinet dan tim ekonomi yang akan mendukung pemerintahannya.

Penerbitan green bond atau sukuk hijau merupakan salah satu komitmen Indonesia untuk SDGs terkait isu perubahan iklim dan lingkungan.