Indeks Mensos Risma

Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2021, Mensos Risma menyiapkan strategi untuk memenuhi hak penyandang disabilitas.

Dengan teknologi tangkapan citra satelit, Kemensos dapat melihat foto tampak depan dari rumah puluhan ribu ASN penerima bansos.

Kasus ribuan PNS jadi penerima bansos menunjukkan bila Kemensos belum optimal dalam melakukan tata kelola DTKS.

Anggota Komisi VIII DPR, Iskan Qolba Lubis meminta Mensos Risma evaluasi data penerima bansos tanpa marah-marah.

Sebanyak 129 keluarga penerima bansos Program Keluarga Harapan di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat belum menerima bantuan. 

Sikap Risma yang suka marah-marah dinilai efektif di Kota Surabaya. Namun tidak untuk skala nasional ketika ia menjabat menteri.

Enam desa sempat terisolir pascabanjir bandang dan tanah longsor di wilayah Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Mensos Risma mengatakan penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Gorontalo terkendala kondisi geografis.

Penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan diperbarui, sehingga ada 9 juta data penerima dihapus dan kini dipersilakan untuk usul data baru.

Kementerian Sosial hanya menyalurkan Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan non-Tunai (BPNT).

Risma mengatakan 94,67% atau sekira Rp74,08 triliun dari Rp78 triliun anggaran tahun 2022 digunakan untuk belanja bantuan sosial (bansos).

Risma meminta untuk berhati-hati dengan data saat menyalurkan bantuan sosial.

Risme sebut sebanyak 428 alat bantu bagi penyandang disabilitas disalurkan melalui Balai Ciungwanara Bogor, Jawa Barat.

Mensos Risma mengeluh masih ada pemda yang tidak aktif dan peduli perihal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Mensos Tri Rismaharini meminta jajarannya memberikan akses bansos kepada Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Kondisi geografi dan kendala biaya merupakan beberapa kendala penyaluran bansos di daerah terluar, terpencil, dan tertinggal. 

Mensos Risma mencatat ada 15.000 sampai 16.000 anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tua akibat COVID-19.

Selama pandemi COVID-19, Polri menangani 131 kasus penyelewengan bansos. Sebanyak 57 kasus di antaranya telah dihentikan.

Laporan tersebut berawal dari tetangga MYN kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) ERBE tentang kondisi MYN.

Pemprov DKI Jakarta menemukan 99.450 data ganda keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial COVID-19.