tirto.id - Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak mengenai mengenai surat dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal data ganda Bantuan Sosial Tunai (BST) yang perlu diverifikasi dan divalidasi.
“Saya enggak tahu persis surat yang disampaikan DKI,” ujar Risma dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/7/2021).
Akan tetapi, Risma membenarkan ada permintaan dari Provinsi DKI Jakarta untuk penyaluran BST lewat bank daerah. Menurut dia, penyaluran melalui bank daerah memerlukan waktu 1-1,5 bulan sehingga kemungkinan penyaluran bansos tidak bisa serentak.
“Kemudian kami tawarkan ke bank lain, dan demikian pula. Akhirnya kami putuskan disalurkan melalui PT POS Indonesia,” ujar dia.
Sementara itu, Risma memastikan akan membantu perbaikan data penerima bansos di DKI yang baru 40 persen.
Risma memastikan penyaluran BST sudah mencapai 95 persen. Sementara bantuan Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai untuk di Pulau Jawa sebanyak 89 persen.
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya menemukan 99.450 data ganda keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial COVID-19. Menyikapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersurat ke Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta validasi data penerima bansos.
Menurut Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari, ada data dobel sebanyak 99.450 KPM dengan data dari Kementerian Sosial.
Sehingga Pemprov DKI tidak bisa menyalurkan uang tersebut sebelum ada validasi data.
