tirto.id - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sosial (bansos) sebelum pekan ketiga September.
"Saya minta penyaluran bansos bisa selesai sebelum Minggu ketiga September. Kasihan KPM itu pak. Tidak ada yang sulit pak, kalau kita bersungguh-sungguh," kata Risma dalam pertemuan pemadanan data di Palangkaraya, Kalteng, Kamis (16/9/2021).
Dalam pertemuan ini, masukan yang diterima olehnya hampir sama dengan pertemuan yang digelar di Kalimantan Selatan. Salah satu masukan yang terungkap adalah proses penyaluran bansos yang menghadapi tantangan geografis. Kondisi geografis di Kalimantan Tengah kebanyakan berupa lahan gambut, rawa, dan sungai.
Politikus Partai PDIP itu menuturkan untuk mengatasi kendala tersebut, Himbara dan pendamping menyalurkan bantuan sekaligus, yakni dengan menyalurkan langsung kepada KPM PKH dan BPNT.
"Saya minta Bank Himbara mempermudah pemenuhan kebutuhan hak-hak KPM. Kasihan pak. Mereka orang miskin yang membutuhkan bantuan," ucapnya.
Kepada semua pihak terkait, Risma meminta untuk berhati-hati dengan data. Misalnya, saat diketahui bahwa bansos tidak sampai karena alamatnya tidak diketahui. Dia meminta agar tidak lantas bantuan tak disalurkan.
"Kalau ternyata orang ini meninggal karena kelaparan, dosa kita pak. Jadi mari kita bersungguh-sungguh menjalankan amanah ini," tuturnya.
Kemudian Risma juga meminta agar bank mendekatkan pelayanannya ke tempat tinggal KPM. Dalam jangka panjang, Kemensos akan menyiapkan peraturan khusus. Dengan peraturan tersebut, bisa menjadi payung hukum Himbara untuk menyalurkan bansos secara sekaligus.
Dalam pertemuan tersebut, Risma juga mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Kalteng. Seperti daerah-daerah lainnya yang menjadi kota yang dikunjunginya, persoalan penyaluran bansos berkisar pada belum terdistribusinya KKS, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT.
"Tadi kan bisa kita tahu, yang katanya terblokir ternyata bisa diselesaikan. KPM yang dimaksud bisa ditemukan alamatnya. Jadi saya harapkan memang bantuan tidak ditahan," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Bayu Septianto
