Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian dugaan pelanggaran HAM kepada muslim Uighur, Tiongkok.
Pemerintah akan mengerahkan 191.807 personel pengamanan dari TNI-Polri serta satuan lain dalam rangka pengamanan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru).
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan akan menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi dan menanggulangi potensi gangguan keamanan menjelang Hari Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.
Menkopolhukam Mahfud MD seharusnya bisa mengeluarkan kebijakan untuk menindak tegas praktik industri hukum dan bukan hanya mengeluh soal hukum sebagai komoditas.
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah Indonesia memiliki keputusan terkait permohonan perpanjangan izin organisasi Front Pembela Islam (FPI).
Mahfud dan Habib Luthfi sepakat membentuk Indonesia damai tanpa pertentangan-pertenangan priomodialisme, baik itu agama, suku, kedaerahan, RAS, dan lain sebagainya.
Menkopolhukam Mahfud MD menerima mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana di kantor Kemenkopolhukam, Kamis (21/11/2019). Dalam pertemuan itu, Mahfud dan Denny membahas soal Pilkada Kalimantan Selatan.
Sikap Menkopolhukam Mahfud MD seharusnya bisa memberikan dukungan kepada KPK terkait kasus-kasus besar yang ditangani, seperti Petral dan Heli AW101, lebih dari sekedar klaim.