Indeks Menaker

KPK memeriksa mantan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan era Hanif Dhakiri, Luqman Hakim, terkait pemerasan TKA.

TikTok Shop dikabarkan bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan pekerja di Indonesia pada Juli 2025.

Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah memproses pemadanan data karyawan penerima BSU tersebut.

Menaker imbau seluruh penyelenggara perhatikan berbagai aspek untuk hindari narasi terkait bahwa job fair hanya formalitas.

Meski demikian dalam prosesnya aturan yang lebih tinggi memerlukan penggodokan dan memerlukan koordinasi kepada lintas kementerian/lembaga (K/L).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PMK) ini terbit mempertimbangkan untuk menjaga daya beli pekerja aau buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

IMF memperkirakan Indonesia menjadi negara dengan jumlah pengangguran terbanyak kedua di Asia dan hanya sedikit lebih rendah dibanding Cina.

Kedua data ini akan diintergasikan menjadi kesatuan yang mana resmi dari pemerintah.

PHK yang terjadi di 2025 tidak hanya di sektor hotel dan retail saja, melainkan juga industri padat karya dan sektor lainnya.

Surat edaran ini diterbitkan untuk mempertegas komitmen pemerintah terhadap prinsip non-diskriminasi terhadap para pencari kerja.

Menaker copot pejabat terkait suap RPTKA, layanan TKA diklaim tetap berjalan normal.

Pemerintah wajibkan perusahaan unggah info loker di SIAPkerja demi cegah percaloan serta dorong rekrutmen transparan dan adil.

Menaker Yassierli akan menelusuri berbagai potensi malah yang menghambat masyarakat dalam mencari pekerjaan. 

Menaker sebut banyaknya rmasalah jadi landasan pemeintah ingin hapus sistem outsourcing.

Yassierli mengeklaim, ada penurunan substantif pelaporan terkait permasalahan THR sebesar 30 persen dibanding tahun lalu.

Yassierli sudah menerima laporan dua versi terkait aksi PHK 1.126 pekerja PT Yihong dan menunggu hasil klarifikasi Disnaker Cirebon terkait PHK tersebut.

Yassierli mencatat, total ada 1.604 aduan terkait pembayaran THR yang terdiri atas konsultasi dan laporan dugaan pelanggaran terkait pembayaran THR.

Yassierli telah meminta kepada dinas ketenagakerjaan daerah untuk mengklarifikasi terkait aksi pemotongan THR pegawai RSUP Sardjito sebesar 30%.

Kemnaker akan menggali alasan mengapa nominal THR yang diberikan pada ojol bisa hanya Rp50 ribu meski berpenghasilan hingga Rp93 juta setahun.

Sementara itu, proses klaim JKP yang dilakukan eks pekerja PT Sritex, kata Yassierli, masih 70 persen yang sudah bisa dicairkan.