Indeks Lukman Edy

Menurut Yaqut, mereka adalah yang kecewa kehilangan hak demokrasinya, seperti keputusan-keputusan yang tidak melalui rapat komisi tiba-tiba diputuskan.

Lukman Edy telah mengirimkan surat kepada PBNU tentang kesiapan pelaksanaan Muktamar PKB tandingan yang rencana digelar 2-3 September 2024 mendatang.

Sejumlah politikus PKB yang tergabung dalam Fungsionaris DPP PKB akan menggelar muktamar tandingan di Jakarta pada 2-6 September 2024 mendatang.

LBH GP Ansor dan sejumlah badan otonom NU bidang hukum lainnya telah menyiapkan 99 pengacara untuk mengawal Lukman Edy.

DPC PKB Yogyakarta melaporkan eks Sekjen PKB, Lukman Edy, ke Polresta Yogyakarta sambil membawa bukti pernyataan di berbagai media.

Gus Ipul mengaku siap bila ikut dilaporkan ke polisi oleh PKB. Bahkan ia menantang agar laporan tersebut segera dilayangkan ke aparat.

Pernyataan Lukman Edy soal transparansi kas PKB dianggap berbahaya karena dapat memicu kegaduhan menjelang Pilkada Serentak pada November 2024.

Lukman Edy mengungkapkan bahwa pengurus PKB selama ini menganggap permasalahan keuangan bersifat rahasia.

Lukman Edhy dan Abdul Karding tidak masuk dalam kepengurusan DPP PKB. 

Lukman siap berdiskusi apabila ada kader PKB yang tak setuju dengan usulan Cak Imin ini.

Ada riak di Muktamar PKB. Itu adalah tidak diundangnya dua mantan sekjen, juga keluarga Gus Dur, pendiri partai.

Cak Imin menuding Lukman Edy dan Abdul Kadir Karding sengaja mencari perhatian dengan melempar isu bahwa mereka tidak diundang ke acara Muktamar PKB ke-VI di Bali.

Ketua DPP PKB Lukman Edy menegaskan partainya selalu terbuka bagi pemilih PPP yang mencari alternatif.

Lukman Edy membantah klaim Sandiaga bahwa ada partai pendukung Jokowi-Ma'ruf yang bergabung dengan koalisi pasangan calon nomor urut 02. 

Lukman Edy merasa heran, mengapa kubu Prabowo-Sandi justru lebih percaya dengan media sosial yang sarat hoaks daripada media massa.

Lukman Edy mengatakan, dukungan keturunan pendiri NU pada Prabowo-Sandi adalah sah sebagai negara demokrasi.

Pemerintah tetap ingin sistem presidential threshold dengan pola 20-25. Sementara Pansus RUU Pemilu ingin presidential threshold dihapuskan.

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Lukman Edy mengatakan, ada tujuh poin krusial dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ketujuh poin ini akan menjadi bahasan dalam revisi yang ditargetkan selesai pada 29 April 2016 mendatang.