Indeks Lhkpn

Berikut cara lapor dan mengisi LHKPN e-Announcement KPK secara online 2025 di laman elhkpn.kpk.go.id.

KPK mengimbau agar para menteri dan wakil menteri melaporkan LHKPN sebelum batas pelaporan LHKPN pada 21 Januari 2025.

Nama Dedy belakangan dikaitkan publik menyusul kasus penganiayaan yang dilakukan sopir keluarganya bernama Fadilah alias Datuk.

Nawawi Pomolango menyebut kebenaran isi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masih memprihatinkan. Kok bisa?

Berdasarkan LHKPN, empat anggota Dewas KPK punya harta kekayaan 5 miliar sampai 13 miliar. Satu orang lagi belum diketahui karena belum lapor.  

Pahala mencatat baru 59 menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang melapor harta kekayaan mereka ke KPK.

Raffi Ahmad dan para menteri di Kabinet Merah Putih harus melaporkan LHKPN paling lambat 3 bulan setelah dilantik.

Dari 48 wajib lapor LHKPN baru itu, belum satu pun yang menyerahkan LHKPN-nya pada KPK.

Tom Lembong tercatat terakhir melaporkan harta kekayaan saat menjadi Kepala BKPM.

KPK menilai jabatan Penasihat, Utusan Khusus, dan Staf Khusus memenuhi kriteria sebagai pejabat negara.

Raffi Ahmad wajib membuat LHKPN dan melaporkannya secara berkala karena saat ini dirinya telah menjadi pejabat negara.

Menurut Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), harta kekayaan Komeng sebanyak Rp15.729.857.704, tanpa utang.

Caleg terpilih terancam tidak dilantik jika tidak segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. 

KPK mencatat, baru menerima LHKPN sebanyak 19.025 caleg terpilih dari total 20.462 orang caleg terpilih periode 2024-2029.

KPK akan menyurati sejumlah pejabat baru yang belum menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Supratman Andi Agtas tercatat memiliki sejumlah bidang tanah & bangunan yang berada di beberapa wilayah, seperti Palu, Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tolitoli.

KPK mengimbau bakal calon kepala daerah untuk mulai menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

KPK mengimbau kepada para caleg terpilih untuk segera melaporkan LHKPN.

Batas akhir pelaporan LHKPN adalah 21 hari sebelum waktu pelantikan yang dijadwalkan pada 1 Oktober 2024 mendatang.

Thomas dan Sudaryono yang belum pernah menjadi pejabat publik, memiliki waktu selama 3 bulan untuk memenuhi kewajibannya tersebut.