Indeks Lembaga Negara

Berikut ini penjelasan soal tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk, beserta wewenang, tugas dan fungsi OJK.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri.

Berikut tugas dan fungsi BP2MI yang merupakan lembaga pengganti BNP2TKI, beserta dasar hukum pembentukannya.

Berikut ini detail tugas, fungsi dan wewenang 10 lembaga pemerintah non-kementerian, yakni Bapeten, ANRI, BPOM, BNPB, BNPT, BKKBN, hingga BP2MI.

Dalam manual tahun 1930, polisi yang modern harus berorientasi pada kepentingan publik, tidak peduli kebangsaan, ras, atau status sosialnya.

Mengetahui apa saja fungsi, peran, dan kewenangan MPR sebagai lembaga negara di Indonesia menurut UUD. 

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung.

Apa itu lembaga negara dan apa saja kewenangannya di Indonesia?

DPR berada di atas pejabat pemerintah daerah, pejabat pemerintah pusat, polisi, pebisnis, dan pengadilan dalam persepsi publik sebagai lembaga paling korup.

Presiden Jokowi membubarkan 10 lembaga nonstruktural melalui terbitnya Perpres 112 Tahun 2020.

Jangan hanya 18 lembaga yang dibubarkan. BPIP, Kompolnas, Komjak, KY, dan KPI sebaiknya masuk antrean juga.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mencontohkan Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai pertimbangan yang perlu disatukan setelah melihat manfaat lembaga tersebut.

Presiden Joko Widodo menyatakan bakal membubarkan 18 lembaga negara.

Bamsoet mendukung rencana Presiden Jokowi membubarkan lembaga-lembaga yang bermasalah dan tidak bermanfaat.

Kemenpan dan RB saat ini tengah menyiapkan aturan terkait perampingan lembaga negara atau badan negara yang tak efektif.

Perampingan lembaga atau badan negara ditujukan untuk mereformasi kelembagaan yang cepat dan agak revolusioner.

Rencana Jokowi membentuk lembaga Manajemen Talenta dinilai justru memperpanjang rantai koordinasi. Lembaga baru ini dianggap hanya upaya bagi-bagi kekuasaan.

Kendati demikan, kata Sri Mulyani masih ada yang mendapatkan predikat WTP namun pejabatnya terjerat kasus korupsi.

Survei menunjukkan dari 100 masjid pemerintah,
sebanyak 41 masjid diduga terpapar paham radikal
yang nampak dari konten khotbah Jumat.

Menurut Wiranto, opini WTP dari BPK bukan sebuah prestasi tetapi kewajiban bagi yang harus didapatkan oleh para penyelenggara negara.