Indeks Legislatif

Pemerintah dan DPR RI sepakat pimpinan MPR disesuaikan dengan jumlah parpol yang lolos ke parlemen. Hal ini diatur dalam revisi UU MD3.

Jokowi 'membuka pintu' koalisi jika Gerindra mau bergabung. Bagi pengamat itu tidak bagus karena akan menihilkan oposisi.

DPR ingin ruang kerja yang lebih luas. Formappi anggap itu pemborosan dan tak berbanding lurus dengan kinerja.

Selain malas “mencetak” undang-undang, DPR periode ini masih mengirimkan orang-orangnya jadi tersangka korupsi.

Hanya untuk membuat undang-undang, DPR 2014-2019 menghabiskan Rp1,62 triliun atau sekitar Rp323,4 miliar/tahun, menurut ICW.

KPK mencatat DPRD DKI adalah satu dari empat institusi yang paling tidak patuh dalam menyetor LHKPN pada 2018. Fraksi PDIP DPRD DKI berdalih hal itu terjadi sebab banyak anggota dewan sibuk.

KPK mencatat anggota DPRD DKI tidak pernah melaporkan kekayaan ke KPK alias 0 persen selama tahun 2018.

KPK menyebut persentase laporan kekayaan turun dari 78 persen menjadi 64,05 persen. Legislatif merupakan yang paling tidak patuh LHKPN.

Sejumlah nama mencuat sebagai pimpinan baru legislatif. Ada nama Ahmad Basarah dari PDIP, Muhaimin Iskandar dari PKB, dan Ahmad Muzani dari Gerindra.

Usai sah menjadi Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menyatakan akan mendorong legislatif menjadi mitra yang kontributif, produktif, dan bersahabat bagi pemerintahan Jokowi.

"KPK masih mendapati kepatuhan pelaporan harta oleh anggota legislatif di daerah masih rendah yaitu 
sekitar 28%," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Data Komisi Pemberantasan Korupsi justru menyatakan pelaku korupsi banyak terjadi di kementerian/lembaga negara. Bukan di legislatif.

KPU akan mewajibkan setiap anggota Parpol bebas narkoba.

Wakil Ketua Fraksi PAN menekankan agar kinerja legislasi semakin meningkat ke depannya antara pemerintah dan anggota DPR perlu untuk duduk bersama menentukan kembali prioritas.

Pemilu 2019 dikabarkan akan dilakukan secara serentak antara pemilihan legislatif (DPR, DPRD dan DPD) dengan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Komisi I DPR didesak untuk membuka sepenuhnya pembahasan RUU ITE yang saat ini berlangsung. ICJR berdalih, isu yang terkandung tidak akan menimbulkan kontroversi, serta publik berhak mengetahui prosesnya.