Indeks Legislatif
Kepada DPR Periode Baru: Senayan Bukan Tempat Piknik Keluarga
Perlu ada revisi UU Pemilu untuk menjamin hak caleg terpilih agar tidak diganggu atau dianulir parpol.
KPK: 1.437 Caleg Terpilih dan 5 Menteri Belum Lapor LHKPN
KPK mencatat, baru menerima LHKPN sebanyak 19.025 caleg terpilih dari total 20.462 orang caleg terpilih periode 2024-2029.
Banyak UU Disahkan DPR, Tapi Kepentingan Rakyat Terabaikan
RUU yang dihasilkan DPR sekarang justru banyak yang dikritik oleh rakyat sendiri.
Peta Pertarungan Caleg di Dapil DKI Jakarta II
PDIP pada Pemilu 2019 meraup suara terbanyak di dapil yang mencakup Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri ini. Jumlahnya menembus 595.249 suara.
DPR RI Lembaga dengan Kepercayaan Publik Terburuk di 2023
"Alhamdulillah DPR menjadi lembaga pemerintah yang memiliki tingkat kepercayaan oleh rakyat Indonesia nomor 1, tapi dari bawah. Paling buruk," kata Agung.
Jadwal Penetapan DCT Anggota Legislatif Pemilu 2024 & Tata Cara
Berikut jadwal penetapan DCT anggota legislatif Pemilu 2024 dan tata caranya.
Jadwal Pemilu Legislatif 2024 dan Nomor Urut Partai Pesertanya
Berikut jadwal Pemilu Legislatif 2024 dan nomor urut partai pesertanya.
Wiranto Salurkan Loyalis ke Parpol Lain, OSO: Gak Laku Juga
OSO memastikan langkah Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto itu tidak akan pernah mengganggu Hanura yang solid.
10.685 Pejabat Belum Lapor LHKPN, Terbanyak Legislatif
Lembaga legislatif menyumbang paling banyak jumlah penyelenggara negara yang belum lapor LHKPN tahun ini.
PKS Panen Kritik Usai Gugat Presidential Threshold
Fraksi Gerindra yakin MK akan mempersoalkan legal standing PKS dalam menggugat ketentuan presidential threshold di UU Pemilu.
Mengusir Mitra Kerja, Menggembosi Citra DPR
Pengusiran mitra kerja dinilai justru semakin merusak citra DPR saat memperlihatkan wajah parlemen yang tak sopan dengan tamu.
Apa yang Bisa Diharapkan dari DPR Tahun Ini?
Capaian DPR tahun 2021: hilang fungsi pengawasan dan minim produk legislasi.
Azis Syamsuddin & Lingkaran Kelam DPR: Kinerja Buruk dan Koruptif
Azis Syamsuddin menambah tebal daftar pimpinan DPR yang ditangkap KPK karena korupsi. Sebelumnya ada Novanto dan Taufik Kurniawan.
Sanggupkah Puan Percepat Pengesahan RUU PKS?
RUU PKS masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2016 bersama sembilan RUU lain.
Apakah Puan Maharani Sanggup Mempercepat Pengesahan RUU PKS?
Kedudukan Puan Maharani di kursi pimpinan DPR diharapkan bisa mempercepat pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
Revisi UU MD3: Pimpinan MPR Disepakati Sesuai dengan Jumlah Fraksi
Pemerintah dan DPR RI sepakat pimpinan MPR disesuaikan dengan jumlah parpol yang lolos ke parlemen. Hal ini diatur dalam revisi UU MD3.
Jokowi & Partai Pengusung Sebaiknya Tak Ajak Gerindra Masuk Koalisi
Jokowi 'membuka pintu' koalisi jika Gerindra mau bergabung. Bagi pengamat itu tidak bagus karena akan menihilkan oposisi.
Perluasan Ruang Kerja Anggota DPR: Pemborosan & Tak Mendesak
DPR ingin ruang kerja yang lebih luas. Formappi anggap itu pemborosan dan tak berbanding lurus dengan kinerja.
Anggota DPR 2014-2019: Tersangka Korupsi, Minim Prestasi
Selain malas “mencetak” undang-undang, DPR periode ini masih mengirimkan orang-orangnya jadi tersangka korupsi.
DPR 2014-2019: Malas Bekerja tapi Boros Anggaran
Hanya untuk membuat undang-undang, DPR 2014-2019 menghabiskan Rp1,62 triliun atau sekitar Rp323,4 miliar/tahun, menurut ICW.