Indeks Lbh Jakarta

"DKI malah belum punya Perda Bantuan Hukum. Nah kalau sudah ada Perda itu maka payung hukumnya ada," kata Anies.

Empat organisasi buruh, yakni KPBI, KASBI, KSBSI dan Sindikasi mengajukan gugatan uji materi atau judicial review (JR) terhadap pasal 73, pasal 122 huruf l dan pasal 245 UU MD3.

LBH Jakarta menyatakan jika kepolisian benar-benar melarang buruh menggelar demontrasi di Bundaran HI, maka tindakan itu melanggar hak konstitusional warga negara.

Dewa junjungan.
Pegangan keadilan
kaum pinggiran.

Terdapat 37 laporan kasus penyiksaan yang masuk ke LBH Jakarta.

Sejumlah organisasi HAM dari belasan negara di Asia membentuk aliansi untuk melawan praktik kekerasan dan penyiksaan, terutama yang dilakukan oleh aparat negara.

Pengadilan memutus dua orang pengamen berhak atas ganti rugi sebesar Rp72 juta pada Agustus 2016. Namun sampai sekarang uangnya belum cair.

Rancangan KUHP pasal 348 hingga pasal 350 memuat ketentuan mengenai Tindak Pidana terhadap Agama.

Advokat LBH Jakarta Alldo Fellix Januardy diduga dikeroyok saat mendampingi warga ketika eksekusi penggusuran Bukit Duri 12 Januari 2016 lalu. 

LBH Jakarta mengajukan gugatan praperadilan atas penghentian kasus penganiayaan yang menimpa anggotanya, Alldo Fellix Januardy.

Kapolres Jakarta Selatan membantah ada penyidiknya yang mengajak Alldo berdamai.

Indikator lain terkait penanganan kasus pelanggaran HAM juga muncul, seperti dikeluarkannya Perppu Ormas yang dinilai melanggar hak untuk berpikir, berkeyakinan, berkumpul, berpendapat, dan berorganisasi.

Yunita ragu pemerintah mampu meredam dampak negatif akibat Pilkada serentak 2018.

LBH Jakarta menilai Presiden Jokowi tak pernah memenuhi janjinya menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.

Lola juga menagih janji Presiden Jokowi menyelesaikan kasus penyerangan terhadap Novel.

Kegiatan di kantor LBH Jakarta kembali berjalan sepenuhnya pada hari ini pasca peristiwa penyerangan di kantor lembaga tersebut.

"Ini lembaga yang betul-betul peduli atas nasib rakyat yang diperlakukan tak adil," ujar Abdoel Moedjib, yang kasus pidananya didampingi LBH Jakarta.

Menurut Muslim Attorney Center (MAC), insiden pengepungan tersebut tidak mencerminkan prinsip negara hukum.

Ananda mengaku tak menduga bahwa kampanye tersebut akan direspons positif oleh masyarakat.

Polri meminta masyarakat mewaspadai informasi sensitif yang berkembang di medsos karena belum bisa dipastikan kebenarannya.