Indeks Larangan Ekspor Nikel

Direktorat Bea dan Cukai mencatat ada lonjakan penerimaan bea keluar dari ekspor ore nikel yang masuk ke kas negara senilai Rp1,1 triliun sampai 31 Oktober 2019.

Kementerian Keuangan memastikan 9 perusahaan tambang sudah dapat kembali dapat melakukan ekspor ore nikel.

Pemerintah memantau dua perusahaan terkait dugaan pelanggaran ketentuan ekspor nikel.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut larangan ekspor ore nikel yang dipercepat oleh BKPM tetap berlaku bagi eksportir yang melanggar aturan.

Penambang nikel akan memboikot sejumlah smelter jika pemerintah tak membikin aturan Harga Patokan Mineral (HPM).

Lonjakan ekspor ore nikel sepanjang bulan September membuat BKPM berinisiatif untuk mempercepat larangan ekspor ore nikel.

Kementerian ESDM akan bahas percepatan larangan ore nikel yang diumumkan BKPM di Kemenko Maritim.

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengklaim pelarangan ekspor bijih nikel yang diserukan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membuat para pengusaha merugi hingga Rp500 miliar.

Asosiasi pengusaha tambang ingin pemerintah membuat aturan soal harga nikel.

Joko Widodo meminta tum ekonomi Kabinet Indonesia Maju mempercepat hilirisasi produk-produk ekspor.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian ESDM, Agung Pribadi menyatakan Direktur Jenderal Minerba, Bambang Gatot Ariyono tengah mengevaluasi kesiapan smelter di lapangan.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia resmi mengumumkan penghentian ekspor ore (bijih) nikel RI hari ini, Senin (28/10/2019), dua bulan lebih cepat dari keputusan awal.

Pemerintah menyebut cadangan nikel di Indonesia bisa habis dalam 7 tahun, terhitung sejak 2022.

Pemerintah minta pelaku usaha tambang nikel untuk tidak mengulur kebijakan pelarangan ekspor nikel lantaran pelaku usaha sudah diberikan waktu lebih dari 2 tahun untuk membangun smelter.  

Kadin menilai larangan ekspor bijih nikel memang harus diberlakukan untuk mendorong hilirisasi di industri tambang. 

Guru Besar Teknik Pertambangan ITB Irwandy Arif menilai pemerintah seharusnya konsisten melarang ekspor bijih mineral. Sebab, hal ini adalah amanat UU Minerba yang sudah lama terbit.

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengeluhkan rencana pemerintah untuk mempercepat pelarangan ekspor nikel yang semula akan dilakukan pada 2022.

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mempertanyakan realisasi pembangunan pabrik-pabrik pengolahan dan smelter bijih logam para perusahaan tambang di Indonesia.