Indeks Larangan Ekspor Minyak Goreng

Malaysia berencana akan menghentikan ekspor minyak kelapa sawit ke Uni Eropa. Hal itu dilakukan merespons terhadap undang-undang baru Uni Eropa (UE).

Polri menggagalkan ekspor ilegal delapan kontainer berisi 162.642,6 liter atau 121,985 ton minyak goreng dari Jawa Timur ke Timor Leste.

Kapolri berjanji kepolisian tidak segan bertindak tegas kepada pihak-pihak yang tidak menjalankan keputusan pemerintah perihal minyak goreng.

KSP mengklaim turunnya harga minyak goreng di pasaran akibat larangan ekspor bahan baku migor.

Larangan ekspor CPO dan produk turunan sebaiknya memperhatikan 3 hal: Petani sawit, sektor dunia usaha, dan neraca keuangan negara.

Kebijakan ini akan diterapkan sampai hingga harga minyak goreng di pasaran mencapai harga keterjangkauan di masa normal yaitu di kisaran Rp14.000 per liter.

Larangan ekspor bahan baku minyak goreng tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2022.

Jokowi sebut jika kebutuhan minyak goreng dalam negeri terpenuhi, pemerintah bakal mencabut larangan ekspor tersebut.

Kemenko Perekonomian mengklaim para pengusaha mendukung kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng.

Larangan ekspor sementara hanya berlaku untuk bahan baku minyak goreng atau Refined, Bleached, Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein).

Larangan ekspor bahan baku minyak goreng akan berlaku sampai harga minyak goreng curah bisa turun sampai Rp14 ribu.

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menilai petani sawit kecil yang tak punya pabrik pengolahan yang paling terkena dampak larangan ekspor CPO.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklaim Jokowi tidak hanya memikirkan para pengusaha saja dalam masalah minyak goreng.

Anggota Komisi VI DPR, Rafli menilai larangan ekspor CPO dan minyak goreng sebagai kebijakan yang berdasarkan emosional jangka pendek.

Piter menilai kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng ini tidak akan menurunkan harga migor secara tajam.

Direktur Celios, Bhima Yudhistira menilai kebijakan itu mengulang kesalahan seperti menyetop ekspor batu bara pada Januari lalu.

IKAPPI mendorong pengusaha agar dapat menyalurkan minyak goreng ke pasar-pasar tradisional usai adanya larangan ekspor minyak goreng dan bahan mentahnya.

GAPKI akan memonitor perkembangan di lapangan setelah berlakunya kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor minyak sawit mentah dan minyak goreng.

Pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai kamis 28 April 2022 hingga batas waktu yang ditentukan kemudian.