Indeks Ktp Elektronik

Kemendagri mengklarifikasi isu terkait fotokopi KTP elektronik yang tak berlaku dan digantikan dengan aplikasi IKD mulai 1 Januari 2024.

Kunrat Kasmiri menyatakan, sebanyak 208 narapidana mendapat remisi Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah termasuk terpidana korupsi KTP-el Setya Novanto.

Perbaikan berbeda dengan perubahan nama dan cukup datang ke Dinas Dukcapil. Jika perubahan nama harus menyelesaikan penetapan pengadilan.

Tidak ada pungutan apa pun untuk pembuatan KTP-el. Masyarakat bisa mendapatkannya secara gratis baik untuk pembuatan baru atau pun penggantian.

KTP Digital yang tersemat di smartphone dan bisa menjadi pengganti e-KTP fisik diberlakukan mulai tahun 2022.

Pemerintah tetap melayani warga yang tidak memiliki gawai dan daerahnya tak memilih jaringan secara manual.

Dokumen permohonan pembuatan KTP Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi bungkus gorengan.

Siapkan dokumen syarat yang diperlukan sebelum ketahui cara mengubah data di e-KTP. Berikut ini panduan dan penjelasannya.

Kemendagri meminta Dukcapil mengutamakan layanan online.

Majelis Hakim Tipikor memutus Markus Nari dengan pidana selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta.

KPK melakukan pencekalan ke luar negeri terhadap empat orang terkait kasus pengadaan KTP Elektronik.

Markus Nari didakwa menghalangi mantan anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani memberikan kesaksian dalam kasus e-KTP. 

Pihak kepolisian masih menganalisis kasus dugaan jual-beli data kependudukan di media sosial.

Data E-KTP yang dijual di FB dipastikan bukan berasal dari Ditjen Dukcapil.

MK mengimbau pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat proses perekaman e-KTP bagi yang belum melakukan perekaman.

Mendagri menyatakan, gagasan calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno untuk memfungsikan e-KTP sebagai kartu multiguna sulit dilakukan.

KPU menyebutkan, salah satu faktor penyebab masuknya data E-KTP milik WNA ke DPT karena ada kemiripan fisik e-KTP WNA dan WNI.

Yassona khawatir e-KTP WNA  dapat disalahgunakan untuk membuat paspor Indonesia, mengantisipasi hal itu, ia menyarankan agar Dukcapil bedakan antara e-KTP WNA dengan WNI.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, WNA yang bertempat tinggal di Indonesia dan berumur lebih dari 17 tahun diwajibkan memiliki KTP elektronik sejak 2014.

KPU pastikan WNA asal China yang tinggal di Cianjur, Jawa Barat tidak ada di DPT pemilu 2019