Indeks Kspi

Ribuan buruh yang tergabung dalam KSPI kembali akan berorasi di DPR untuk menolak Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin (20/1/2020).

KSPI mengapresiasi Gubenur Jabar yang menerbitkan Surat Keputusan terkait upah mininum kabupaten/kota 2020.

KSPI menuntut tiga hal: menolak revisi UU Ketenagakerjaan, merevisi PP 78/2015, dan menolak iuran BPJS Kesehatan.

Ketua KSPI Said Iqbal dan Ketua KSPSI Andi Gani Nena Wea menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor, sementara para buruh berdemo di jalan.

KSPI akan menggelar aksi menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan revisi UU Ketenagakerjaan pada 2 Oktober 2019 di DPR RI.

Prabowo hadir untuk memperingati Hari Buruh atau May Day di Tennis Indoor Senayan, Rabu, 1 Mei 2019. 

BPN menyatakan Prabowo akan menegaskan lagi janji-janji politiknya saat menghadiri peringatan Hari Buruh yang digelar KSPI. 

Presiden KSPI Said Iqbal mengaku menerima informasi bahwa Polri akan segera mengaktifkan desk atau unit khusus pidana perburuhan di Polda Metro Jaya.

Hari buruh atau May Day akan berlangsung pada Rabu, 1 Mei 2019. 

KSPI memastikan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto akan datang ke peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2019 mendatang dan memberikan sambutan di depan puluhan ribu buruh.

Said mengatakan KSPI batal melakukan aksi ke Istana Negara karena mementingkan Prabowo. 

KSPI tetap mengundang Prabowo Subianto datang May Day, meski bekas Danjen Kopassus ini telah kalah di Pilpres 2019. Langkah ini dikritik serikat lain.

Sandiaga enggan menghadiri aksi May Day 2019. Dia beralasan tidak ingin mempolitisasi aksi buruh pada 1 Mei 2019. 

TKN menyebutkan, pertemuan antara Presiden KSPI Said Iqbal dengan Presiden Jokowi bukan untuk berbalik memberikan dukungan.

BPN menyatakan Prabowo-Sandiaga akan memenuhi janji untuk menghapus sistem outsourcing jika menang di Pilpres 2019.

Massa buruh dari FSPMI dan KSPI menolak pemberlakuan sistem urun biaya di layanan BPJS Kesehatan. 

KSPI menilai PP 78/2015 tentang Pengupahan mengembalikan rezim upah murah yang pernah ada di era Orde Baru. 

KSPI mendesak pemerintah agar serius mendorong semua perusahaan mendatarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan. 

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pemerintah telah gagal dalam memanipulasi data capaian penyerapan tenaga kerja. 

Said mengklaim penolakan tersebut telah muncul di DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Banjarmasin, Semarang, Jepara, Cilegon, Tuban, dan beberapa daerah lain.