Indeks Kspi

KSPI menuntut pembatalan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja lewat mekanisme legislative review di DPR.

Dua serikat buruh, KSPSI dan KSPI, belum bisa ajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi lantaran UU Ciptaker belum memiliki nomor di Kemenkumham.

KSPI menolak surat edaran Menaker Ida Fauziyah terkait tidak naiknya upah minimum 2021. Para gubernur juga didesak tetap naikkan upah minimum.

Seperti perppu dan JR ke MK, upaya mengadang UU Cipta Kerja lewat legislative review juga tampaknya bakal menemui jalan buntu.

KSPI mendesak DPR agar melakukan legislative review untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

Permenaker yang baru menambah jumlah komponen KHL dari 60 komponen menjadi 64 komponen, sementara buruh menuntut sampai 84 komponen.

KSPI khawatir buruh kembali diabaikan aspirasinya dan hanya menjadi stempel dalam pengesahan aturan turunan UU Ciptaker saja.

Said Iqbal menyatakan mogok nasional merupakan bagian kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi.

KSPI berpendapat, upaya penyebaran surat palsu itu merupakan langkah penggembosan aksi penolakan omnibus law.

KSPI dan serikat pekerja lainnya akan menggelar aksi mogok nasional menolak pengesahan RUU Ciptaker Omnibus Law 6-8 Oktober.

DPR dan sejumlah serikat buruh seperti KSPI dan KSPSI telah bersepakat soal klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

KSPI meminta pemerintah agar perhatikan data penerima BLT pekerja bergaji di bawah Rp5 juta.

Upah pekerja sudah dipotong banyak, dan kini ditambah dengan iuran yang dianggap tidak berpengaruh signifikan.

Presiden KSPI Said Iqbal mendesak agar perusahaan tetap membayarkan THR Keagamaan paling lambat 7 hari sebelum lebaran, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KSPI dan MPBI akan memperingati May Day 2020 dalam bentuk bakti sosial dengan memberikan alat pelindung diri (APD) tenaga medis lengkap ke rumah sakit dan klinik.

PSBB Jakarta wajibkan industri dan perkantoran kurangi aktivitas, tapi banyak perusahaan masih beroperasi normal. Apa yang perlu dilakukan pemerintah?

Kesalahan pasal dalam RUU Cilakan diklaim akan diperbaiki saat pembahasan antara DPR RI dan pemerintah Indonesia.

KSPI akan berdemonstrasi menolak RUU Cilaka. Tak hanya di Jakarta, tapi juga di daerah-daerah.

Rencana pembebasan kuota outsourcing membuat KSPI geram, sehingga mengecam pemerintah dan pengusaha yang membuat dan mengusulkan RUU Cipta Kerja.

Ada 9 alasan kenapa KSPI Said Iqbal menolak RUU Cipta Kerja alias RUU Cilaka.