Indeks Kriminalisasi

Mahfud MD mengatakan Bima Yudho punya hak secara hukum untuk mengkritik Pemda Lampung.

Pemerintah mengelu-elukan KUHP baru yang telah disahkan DPR. Mereka mengeklaim bahwa produk hukum tersebut meninggalkan paradigma pemidanaan era kolonial.

Diajak melihat bukti kepemilikan tanah HGU, pemimpin masyarakat adat Kapa justru berakhir di penjara.

SLAPP digunakan sebagai landasan, sementara aparat jadi instrumen untuk mengkriminalisasi mereka yang melawan kejahatan lingkungan.

Jokowi terus menerus mengklaim dirinya sudah berusaha bersifat terbuka dan menerima kritikan.

Mardani Maming merasa sedang jadi korban kriminalisasi, sementara KPK minta jangan membuat opini kontraproduktif dengan upaya penegakan hukum.

Mardani Maming menuding adanya mafia hukum di dalam negeri yang sedang menyeretnya ke dalam proses hukum perkara korupsi di KPK.

Legislator Nasdem Taufik Basari meminta Luhut mencabut laporan terhadap Haris Azhar dan Fatia.

Haris Azhar menilai pemidanaan dirinya pada perkara dugaan pencemaran baik 'Lord Luhut' adalah sebuah kehormatan.

Ulasan negatif tak selamanya membuat pelanggan kabur, ia justru bisa jadi trik penjualan menarik jika pemilik bisnis mampu mengemasnya dengan baik.

Jokowi mengaku pemerintah mendengar kegelisahan publik soal kebebasan berpendapat yang sering tersandung UU ITE.

Dua warga Pekalongan yang melawan pencemaran udara dilaporkan ke polisi oleh pihak perusahaan atas tuduhan pengrusakan.

Jaksa menuntut Asrul 1 tahun penjara karena melanggar pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara menangani kasus pedagang yang dipalak preman.

Jokowi menyebut pentingnya sebuah kritik, tetapi kenyataannya banyak kritik dibungkam. 

Dua pendamping hukum warga Pancoran sempat ditahan kepolisian. Aktivis menyebut ini sebagai upaya penangkapan paksa.

Jokowi telah mengusulkan revisi UU ITE bertahun lalu dengan hasil tak signifikan. Pasal karet tetap ada.

Jokowi mau warga berani kritik. Tapi bagaimana bisa maksimal jika masih ada 'hantu' UU ITE, peretasan, dan kriminalisasi lain?

Perpres Jokowi dapat melahirkan konflik dan berbuah kekerasan baru. Padahal peraturan dibuat untuk menanggulangi kekerasan yang mengarah ke terorisme.

Penggerebekan pesta privat di Kuningan, Jakarta Selatan, membuktikan polisi dan media masih diskriminatif pada kelompok rentan LGBT.