Indeks Kpu Ri

Massa menuntut KPU mencabut SK Pelantikan anggota KPU Kabupaten/Kota yang dinilai tak sesuai undang-undang.

Sampai tenggat waktu yang telah ditentukan, baru 28 provinsi yang sudah menuntaskan perbaikan DPTHP Tahap I.

"Mudah-mudahan tiap provinsi bisa diselesaikan sehingga kami bisa melakukan rapat untuk menetapkan DPT hasil perbaikan yang kedua," kata Arief

KPU dan ahli hukum tata negara juga membahas keputusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Oesman Sapta Odang terhadap putusan KPU soal pencalegan.

Sejumlah pengajar dan peneliti hukum tata negara meminta KPU RI meniadakan nama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dari Daftar Caleg Tetap (DCT) pemilu legislatif 2019.

KPU akan menetapkan (DPTHP) II pada Kamis (15/11/2018) besok, setelah melalui proses perbaikan DPTHP I.

KPU akan mengkaji perbedaan putusan MA dan MK tentang caleg DPD yang merangkap jabatan di partai politik bersama ahli hukum. KPU juga akan beraudiensi dengan MA dan MK membahas perbedaan putusan itu.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, puhaknya belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA) soal uji materi PKPU Nomor 26 Tahun 2018.

MA meminta KPU bersabar menunggu salinan putusan uji materi PKPU Nomor 26 tahun 2018 karena masih dalam proses minutasi.

KPU RI menyatakan akan mengambil keputusan yang paling dekat dengan prinsip dualisme MA dan MK terkait PKPU Nomor 26 Tahun 2018.

Komisioner KPU RI Pramono Unair Tanthowi menyayangkan sikap MA yang mengizinkan pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD RI.

Melalui laman resminya, KPU telah menetapkan jadwal dan tahapan Pemilu 2019, yang masa kampanyenya telah dimulai sejak 23 September 2018 lalu.

Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani mengatakan, pihaknya akan memberi masukan perihal meteri debat kandidat Pilpres 2019 ke KPU.

TKN Jokowi-Ma'ruf meminta agar KPU melarang kegiatan kampanye di rumah ibadah, dan pelanggarnya haris diberi sanksi.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, Visi dan Misi kedua pasangan Capres dan Cawapres sudah disampaikan sejak awal mendaftar jadi bakal kandidat.

KPU RI resmi menutup Laporan Awal Penerimaan Dana Kampanye, pada pukul 18.00 WIB, Minggu (23/9/2018).

"Saldo akhir kampanye sebanyak Rp12 miliar, dana yang didapatkan murni dari caleg tanpa ada bantuan sumbangan," jelas Unggul.

Sandiaga menyatakan dirinya dan Prabowo sudah siap untuk melakukan kampanye Pilpres 2019.

Partai Gerindra menganggap nomor urut 2 yang diperoleh Prabowo-Sandiaga bermakna kemenangan.

Jokowi dan Prabowo sama-sama menyerukan agar proses kontestasi di Pilpres 2019 dilakukan dengan damai dan tidak menjadi ajang saling menjelekkan masing-masing pihak.