Indeks Kpu

KPU memulai proses verifikasi faktual terhadap kepengurusan tingkat kabupaten/kota parpol peserta pemilu 2014, yang akan mengikuti Pemilu 2019, pada hari ini hingga Kamis (1/2/2018).

JPPR menilai keputusan KPU menyederhanakan mekanisme verifikasi faktual parpol bisa membuat kualitas pemilu terdegradasi.

PKPI menargetkan lolos ke DPR.

Ketua Umum PPP Romahurmuziy menargetkan partainya masuk dalam tiga besar peraih suara terbanyak di Pemilu 2019. 

KPU melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan PDIP di level Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pada hari ini, Senin (29/1/2018).

Bagi PDIP rangkap jabatan menteri bukan hal tabu.

PDI Perjuangan, PKS, PKB, dan PPP meminta waktu verifikasi dilakukan pada Senin (29/1/2018).

KPU tak menampik adanya kemungkinan penurunan kualitas dalam verifikasi parpol, namun penurunan itu dianggap sebagai hal yang wajar.

Partai Idaman telah menyampaikan gugatan terhadap KPU ke PTUN dan akan mengikuti sidang perdana pada Kamis (25/1/2018).

KPU memasukkan disabilitas dalam kategori tidak mampu jasmani dan rohani dalam SK terkait pilkada.

KPU Pusat akan merevisi keputusan yang dinilai diskriminatif terhadap kaum difabel terkait keputusan memasukkan disabilitas dalam kategori tidak memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk menjadi kepala daerah, Jakarta, Senin (22/1/2018).

Hadar Nafis Gumay menyebutkan bahwa saat ia menjabat sebagai Komisioner KPU periode 2012-2017, KPU sering didesak untuk beberapa kepentingan, bahkan pernah diancam.

JPPR menilai independensi KPU dipertaruhkan dalam pelaksanaan amanat Putusan MK soal verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2019.

Keputusan KPU terkait penyandang disabilitas yang dinilai tidak mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti pilkada 2018 ditentang oleh Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas. 

Pemerintah diminta untuk mendukung kinerja KPU dan menerima konsekuensi atas putusan MK.

KPU menyetujui keinginan Kapolri menunda penanganan perkara pidana selama Pilkada 2018 karena berharap proses kampanye tidak terganggu.

Calon kepala daerah dari TNI/Polri/ASN berstatus aktif berpotensi curang menyalahgunakan jabatan selama masa kampanye.

KPU akan segera berkonsultasi dengan DPR membahas implikasi putusan MK yang mewajibkan semua parpol, termasuk peserta pemilu 2014, menjalani verifikasi faktual untuk lolos pemilu 2019.

Putusan MK menyatakan semua partai politik calon peserta pemilu 2019, termasuk yang sudah pernah ikut di pemilu 2014 dan saat ini memiliki kursi di DPR, tetap harus menjalani verifikasi faktual.

KPU akan umumkan nama-nama parpol peserta pemilu 2019 pada 17 Februari mendatang.