Indeks Kpu

Pendaftaran caleg yang berakhir hari ini, massa kedua partai mulai bergesekan dan terjadi ricuh di sekitar kawasan kantor KPU sekitar pukul 13.30 WIB.

Mereka boleh didaftarkan, tetap kami terima. Tapi, kan, tetap kami periksa verifikasi berkas dan data per calon.

KPU siap menerima pendaftaran 16 partai yang dipastikan dilakukan seluruhnya pada hari ini, Selasa (17/7/2018).

Sebanyak 15 partai politik kan mendaftarkan bakal calegnya ke KPU RI pada hari terakhir pendaftaran, Selasa (17/7/2018).

Sebanyak 575 caleg di DPR RI yang didaftarkan melalui NasDem.

Hingga saat ini Partai Golkar dan Garuda menjadi peserta pemilu yang paling sedikit memasukkan data bakal caleg.

Setelah DPS ditetapkan kami melakukan tahapan perbaikan penyusunan DPS Hasil Perbaikan (DPSHP). Setelah itu kegiatan menetapkan DPT [Daftar Pemilih Tetap] pada Agustus," ujar Viryan.

Catatan Bawaslu mengenai Pilkada Serentak 2018 menyoroti masalah data pemilih hingga jumlah suara tidak sah yang besar.

"Prinsipnya kami akan melakukan penguatan IT KPU secara menyeluruh dan bukan hanya buat server saja," kata Viryan.

KPU menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara untuk membahas terkait Pilkada 2018.

Keempat daerah yang hasil pilkadanya berpotensi digugat dan diterima MK adalah Kota Cirebon, Kota Tegal, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

KPU RI telah menerima hasil rekapitulasi suara enam Pilkada Provinsi tahun 2018. 

KPU akan menyusun dan menetapkan daftar caleg tetap (DCT) pada 14-20 September 2018.

Hingga saat ini, pihak Mahkamah Agung belum menerima permohonan uji materiil setelah PKPU diterbitkan.

"Hari ini, kita terima kotak dari 33 kabupaten/kota yang telah selesai menggelar pleno," kata Benget Manahan Silitonga.

Baik kubu OSO maupun kubu Sudding saat ini tetap mengklaim pihak masing-masing yang berhak menjalankan Partai Hanura.

KPU menyatakan belum ada aturan yang mewajibkan menteri harus mundur karena menjadi caleg di Pemilu 2019.

Bamsoet merasa tidak adil bagi narapidana korupsi mendapat hukuman lebih dari yang ditetapkan.

"Yang pasti kami memberikan catatan dari DPR bahwa ketentuan itu jelas melanggar konstitusi hukum kita," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo.

ICW menilai kesepakatan dalam rapat konsultasi di DPR mengenai PKPU 20/2018 pada hari ini tidak perlu diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum.