Indeks Kpk

KPK memaparkan sejumlah kinerja mulai dari penuntutan, pencegahan hingga pembenahan sumber daya manusia.

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi resmi ditahan oleh KPK setelah menjalani pemeriksaan pada hari ini. 

Hingga 10 Mei 2019 KPK belum menerima pelaporan gratifikasi terkait Hari Raya Idul Fitri 2019.

Selain Suprateka, KPK memanggil Plt Direktur Keuangan PT PLN Batubara Hartanto Wibowo, Vice President Pengadaan 3 Akhiyar, Manajer Pengadaan IPP 2 Kuswara, dan Direktur Bisnis Regional Jawa bagian Barat Haryanto WS.

ICW menilai sejumlah masalah yang terkait dengan penindakan, pencegahan, alokasi anggaran, sumber daya manusia hingga konsolidasi internal membuat kinerja KPK belum maksimal. 

ICW menilai, selama tiga tahun terakhir, KPK belum menggunakan pasal TPPU secara maksimal untuk menjerat koruptor dan memperbesar pengembalian uang yang dikorupsi ke negara. 

ICW mengingatkan KPK perlu bergegas mengusut 18 kasus korupsi kakap. Apalagi, sebagian dari kasus-kasus itu mendekati masa kedaluwarsa. 

Aktivis KMMSAJ meminta KPK mengusut kerugian negara akibat swastanisasi air di DKI Jakarta.  

KPK mengimbau agar pegawai negeri dan penyelenggara negara tidak menerima gratifikasi terkait Hari Raya Lebaran.

KPK menilai ada potensi kerugian atas kerja sama pengelolaan air di DKI Jakarta mencapai Rp1,2 triliun.

Peneliti TII Wawan Suyatmiko menilai supervisi KPK terkait investasi dari Cina diperlukan. Sebab, keseriusan BUMN menjalankan manajemen antisuap belum bisa diukur.

Pemprov DKI melalui tim tata kelola air, akan menyampaikan posisi Palyja dalam privatisasi air di Jakarta, ke KPK serta mendiskusikan kemungkinan penanganan melalui ruang hukum.

Romahurmuzuy kembali mengeluh sakit di tahanan KPK. Namun KPK tidak melakukan pembantaran. 

Johnny E. Awuy didakwa menyuap Deputi IV Kemenpora, Mulyana. 

Menurut KPK menempatkan personel seniornya di BUMN sudah lebih dulu dilakukan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dengan istilah senior profesional integritity.

Ahli pidana menyatakan KPK berhak dan sah menggelar operasi tangkap tangan sebagai pengumpulan bukti.

KPK membawa dua koper berukuran sedang berisi dokumen kasus Romahurmuziy ke ruang sidang praperadilan Romi.

KPK memanggil anggota DPR dari fraksi Partai Golkar Hawafie Saleh dalam pemeriksaan kasus dugaan suap kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Lukman membenarkan soal duit Rp10 juta. Namun, ia mengklaim uang itu sudah dilaporkan ke KPK sebagai bentuk gratifikasi.

Lukman Hakim Saifuddin mengakui pernah menerima duit Rp10 juta dari Haris Hasanuddin. Tapi, dia mengklaim sudah melaporkan gratifikasi itu kepada KPK.