Indeks Komnas Ham

Keluarga korban menilai penembakan yang diduga dilakukan polisi tanpa adanya perintah. Komnas HAM diminta turun tangan untuk mencegah impunitas.

Komnas HAM menilai Tragedi Kanjuruhan tidak termasuk kategori perkara yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum maupun kekerasan seksual.

Komnas HAM menilai proses peradilan kasus mutilasi empat warga Papua mengabaikan aksesibilitas bagi keluarga korban untuk mengikuti seluruh tahapan. 

Mahfud memastikan Komnas HAM bersama pemerintah akan berupaya menyelesaikan masalah HAM berat.

Komnas HAM mendorong kebijakan solutif dan humanis demi keberlanjutan pemenuhan hak pendidikan para peserta didik SDN Pondok Cina 1.

Komnas HAM merespons perihal putusan Pengadilan Tinggi Medan membebaskan terdakwa Dirman Rajagukguk yang menduduki lahan konsesi PT TPL.

Keluarga korban gangguan ginjal akut telah mencari keadilan setelah anak yang dicintainya meninggal dunia. Mereka menyambangi Bareskrim hingga Komnas HAM.

Komnas HAM melihat proses penyidikan dan penuntutan tidak transparan serta tidak melibatkan saksi korban.

Demi membangun komunikasi yang baik, Komnas HAM akan membuat MoU dalam rangka koordinasi di masa mendatang.

Komnas HAM meminta pasal-pasal di RKUHP yang berpotensi terjadinya diskriminasi dan pelanggaran HAM untuk diperbaiki.

Komnas HAM menganalisis adanya kecenderungan ancaman pemidanaan penjara yang menurun di RKUHP ketimbang yang ada di UU Pengadilan HAM.

Kasus dugaan pelanggaran kegiatan tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) diminta Komisi VII DPR RI untuk dilakukan investigasi menyeluruh.

Komnas HAM dinilai kurang melibatkan korban dalam investigasi tragedi Kanjuruhan, sehingga hasil penyelidikan tak mencerminkan fakta sebenarnya.

Kuasa hukum keluarga korban tragedi Kanjuruhan, Andy Irfan menyebut janji PSSI soal pemulihan trauma (trauma healing) hanya retorika saja.

Atnike sebut Mahfud MD dukung upaya Komnas HAM dorong penyelesaian pelanggaran HAM berat lewat mekanisme yudisial.

KontraS berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa segera membentuk tim penyelidikan ad hoc dalam tragedi Kanjuruhan.

Atnike menilai penangkapan mahasiswa tersebut bertentangan dengan prinsip dan nilai hak asasi manusia yang telah diatur oleh undang-undang.

Usai sertijab kepengurusan baru, Komnas HAM memprioritaskan penyelesaian permasalahan HAM di tanah Papua.

Komnas HAM 2022-2027 memiliki prioritas kerja enam bulan, di antaranya kasus pelanggaran HAM berat, persoalan di Papua, kelompok marginal, dan lain-lain.

Komnas HAM sebut penegakan hukum tragedi Kanjuruhan bisa menyasar kelompok tinggi, terutama penanggung jawab sepak bola.