Indeks Komisioner Kpu

KPU melaporkan video di media sosial yang menyebut server telah disiapkan untuk pemenangan Paslon 01, Jokowi-Ma'ruf. 

Merespons pernyataan Amien Rais soal People Power, KPU menyatakan, bila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap hasil Pemilu, sebaiknya diselesaikan melalui cara yang telah diatur dalam UU.

Komisioner KPU Viryan Azis menilai, tak perlu mempidanakan orang atau kelompok yang tak menggunakan hak pilihnya alias golput pada Pemilu 2019 mendatang.

Polri akan mengamankan zona kampanye paslon capres-cawapres demi tercipta keamanan dan ketertiban Pemilu 2019.

KPU Provinsi Lampung mencoret lima partai politik di kabupaten/kota daerah untuk mengikuti Pemilu 17 April 2019.

KPU memastikan bahwa telah mengatur larangan iklan berbayar kampanye politik di media sosial.

KPU memantau selalu mengundang pemantau asing, baik itu dari lembaga pemantau pemilu ataupun lembaga penyelenggara Pemilu dari negara lain.

KPU menyatakan, hari pertama kampanye rapat umum terbuka pada Minggu 24 Maret 2019 berjalan dengan lancar.

KPU menyatakan, jumlah pemilih pindah TPS terus bertambah, karenanya MK diminta segera memutuskan uji materi.

KPU menyebutkan, salah satu faktor penyebab masuknya data E-KTP milik WNA ke DPT karena ada kemiripan fisik e-KTP WNA dan WNI.

Pihak kepolisian mengklaim  melakukan pengawalan  pendistribusian surat suara Pemilu 2019 dan saat ini proses penyalurannya aman terkendali.

KPU melakukan pembahasan evaluasi pelaksanaan debat kedua Pilpres 2019 dengan menggelar rapat bersama dua tim pemenangan capres-cawapres.

KPU kembali mengumumkan caleg eks koruptor yang akan ikut Pemilu 2019, total ada 81 caleg eks koruptor, terbanyak dari Partai Hanura.

KPU menyatakan masih menunggu susunan daftar pertanyaan debat kedua Pilpres 2019 yang akan diselenggarakan Minggu, 17 Februari 2019.

Sejumlah LSM menyatakan Golput. KPU menyebutkan peserta pemilu harus bisa meyakinkan pemilih untuk hadir dan mencoblos ke TPS dalam Pilpres dan Pileg 2019.

BPN Prabowo-Sandiaga meminta KPU memilih panelis yang benar-benar bisa bersikap netral dalam Debat Capres-Cawapres Pilpres 2019 selanjutnya.

KPU masih mendasari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

Tertangkapnya terduga penyebar berita hoaks menjadi penting bagi KPU untuk membuktikan bahwa informasi yang disebarluaskan adalah tidak benar.

"Tidak ada yang dirugikan, KPU menyelenggarakan atas usulan bersama. Dan ketika dibatalkan pun atas keputusan bersama."

Massa menuntut KPU mencabut SK Pelantikan anggota KPU Kabupaten/Kota yang dinilai tak sesuai undang-undang.