Indeks Komisi Vi Dpr Ri

Keterlibatan Kadin di pembuatan kebijakan justru akan melumpuhkan posisinya saat harus mengkritik kebijakan itu.

Pakar mengingatkan DPR untuk mengembalikan posisi Kadin ke khittah asalnya sebagai wadah pemersatu pelaku usaha.

Nenek Narti dan ribuan korban KSP Mekarsari menuntut transparansi hingga pengembalian dana yang sudah mereka setorkan.

Perusahaan taksi Green SM sendiri telah menyatakan mendukung penuh investigasi yang kini dilakukan otoritas.

Langkah ini penting dilakukan untuk menjamin keselamatan perjalanan masyarakat.

Mendag dinilai hanya melihat rapat dengan Komisi VI dan KARS sebagai urusan teknis saja.

Herman berpandangan perubahan pasal dalam RUU BUMN tidak banyak sehingga dapat selesai dengan cepat seperti isu sinkronisasi Danantara & Kementerian BUMN.

Pertamina sebut sudah setor Rp225,6 triliun melalui pajak, dividen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Usulan ini disampaikan karena sampai saat ini tidak ada kereta api yang menyediakan area khusus merokok.

Pengelolaan BUMN dianggap sudah bergeser sepenuhnya dari yang sebelumnya di bawah kementerian yang dipimpin Erick Thohir.

Keputusan disahkan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) serta pimpinan fraksi-fraksi pada Senin (30/6/2025).

Sebelumnya, Budi Arie sebut PDIP dan Menko Polkam, Budi Gunawan, terlibat kasus judol.

Mufti Aimah Nurul Anam kesal dengan langkah Apple yang meminta tax holiday 50 tahun, tapi cuma berinvestasi 10 juta dolar AS ke Indonesia.

Komisi VI DPR RI mempertanyakan rencana PT KCI mengimpor KRL bekas Jepang di saat pemerintah sedang menyetop keran impor.

Deddy khawatir terjadi konflik kepentingan bila Luhut ikut mengurus minyak goreng. Pasalnya, banyak beredar foto Luhut dengan para tersangka mafia migor.

Anggota Komisi VI DPR, Rafli menilai larangan ekspor CPO dan minyak goreng sebagai kebijakan yang berdasarkan emosional jangka pendek.

Usai dapat dukungan dari Komisi VI DPR, PT Pertamina akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait penetapan harga BBM Pertamax.

Komisi VI DPR RI memberikan sindiran tajam kepada Mendag Muhammad Lutfi soal kelangkaan minyak goreng di Tanah Air.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Mendag Muhammad Lutfi dua kali mangkir dari undangan rapat Komisi VI DPR.

Audit tersebut untuk menindaklanjuti laporan pembengkakan biaya konstruksi proyek tersebut sebesar Rp4,1 triliun.