Indeks Komisi Pemberantasan Korupsi Kpk

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal memenuhi panggilan KPK soal penyelenggaraan Formula E 2022 pada Rabu (7/9/2022).

PN Jaksel menjadwalkan pembacaan putusan praperadilan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming siang ini.

KPK turut menangkap beberapa pihak di antaranya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.

Apri Sujadi dinilai terbukti bersalah melakukan korupsi izin pengaturan kuota minuman beralkohol dan rokok di BP Kawasan Bintan periode 2016-2018.

KPK mengklaim tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam dalam proses peralihan pegawai menjadi ASN sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

KPK memeriksa petinggi PT Summarecon Agung, Oon Nusihono sebagai saksi untuk tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi.

KPK menerima 368.649 laporan atau 95,93 persen dari total penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya.

KPK memperpanjang masa penahanan Ardian Noervianto untuk kepentingan penyidikan.

Usulan hukuman mati bagi koruptor yang merugikan negara di atas Rp100 miliar disampaikan Anggota Komisi III DPR, Habiburokhman.

Mantan Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti diduga mengorupsi Dana Intensif Daerah (DID) tahun 2018 senilai Rp65 miliar.

KPK juga memperpanjang penahanan dua tersangka lainnya: Panitera Pengganti PN Surabaya, Hamdan dan Pengacara PT Syou Giri PRimedika, Hendro Kasiono.

Hari ini merupakan kali kedua Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi diperiksa KPK soal dugaan korupsi Formula E Jakarta.

KPK menilai perbuatan Indra Kenz bertentangan dengan nilai-nilai antikorupsi.

Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara.

Polres Cirebon menetapkan pelapor dugaan korupsi dana desa bernama Nurhayati sebagai tersangka.

KPK memulihkan keuangan negara Rp416,9 miliar dari penindakan kasus korupsi selama 2021.

Azis dinilai terbukti memberi suap Rp3,099 miliar dan 36 ribu dolar AS kepada eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain.

Rahmat Effendi diduga memotong dana dari sejumlah ASN di Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat.

KPK belum mengungkap identitas hakim PN Surabaya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto memastikan tidak ada kebocoran informasi dari internal KPK soal OTT di Langkat.