Indeks Kinerja Polri

Ibunda Seviana berterima kasih karena nyawa anaknya tertolong berkat bantuan Aipda Anumerta Anditia Munartomo.

Anggota SPKT Polsek Cinangka menilai senjata api milik anggota TNI AL yang dipakai menembak bos rental mobil, IA, hingga tewas adalah pistol bohongan.

Dari hasil penyidikan diketahui awalnya mobil dipinjam Ajat Sudrajat. Bagaimana kronologi hingga terjadi penembakan?

Sidang kode etik Propam Polri terkini menjatuhkan sanksi demosi 8 tahun terhadap Iptu Syaharuddin.

Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kompol Dzul Fadlan, dijatuhi sanksi demosi 8 tahun terkait pemerasan di DWP.

Kompolnas berharap sidang kode etik tak hanya berhenti pada putusan saja, tetapi juga dibawa ke ranah pidana.

Mabes Polri berjanji memberikan sanksi tegas kepada 18 anggota polisi yang melakukan pemerasan terhadap turis pengunjung DWP.

Wakapolda Jawa Tengah, Brigjen Agus Suryonugroho, menilai dugaan intimidasi akan terbukti atau tidak dalam sidang etik di internal Polri.

KPAI juga sudah mulai bergerak mencari fakta peristiwa penembakan Siswa SMK 4 Semarang oleh polisi.

Dalam kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, perlu diungkap siapa sebenarnya menjadi beking tambang ilegal atau hanya AKP Dadang Iskandar saja.

AKP Dadang Iskandar sempat pulang ke rumahnya di Padang usai menembak rekannya, AKP Ulil Ryanto di Mapolres Solok Selatan.

Kapolda Sumatra Barat berjanji AKP Dadang Iskandar sudah dilakukan pemecatan atau PTDH paling lama tujuh hari.

Istilah ‘No Viral No Justice’ seharusnya menjadi momentum untuk Kompolnas, pemerintah, dan DPR mengevaluasi seluruh kinerja kepolisian.

Irjen Wahyu Hadiningrat mengatakan, pelaksanaan tugas Polri banyak dipengaruhi dinamika strategi global, regional, dan nasional yang semakin kompleks.

Revisi UU Polri seharusnya menyasar pembenahan internal ketimbang memperluas kewenangan.

Mabes Polri memastikan siapapun anggota yang kedapatan melakukan praktik "setor" maka akan dikenakan sanksi.

Peneliti ISESS Bambang Rukminto menegaskan selama kontrol dan pengawasan masih lemah, kasus serupa akan terus terjadi.

Pengisian formasi tiga pejabat tinggi Polri (Irwasum, Kabaharkam dan Kepala BNPT) dinilai perlu segera dilakukan menjelang tahun politik.

Rangkaian peristiwa kasus narkoba ini terus merusak kepercayaan publik dan semakin melemahkan kinerja Polri.

Menurut Mahfud MD, Polri harus mulai bersatu dalam perbedaan masa lalu untuk bersatu ke masa depan.