Indeks Kinerja Polri

Mabes Polri memastikan siapapun anggota yang kedapatan melakukan praktik "setor" maka akan dikenakan sanksi.

Peneliti ISESS Bambang Rukminto menegaskan selama kontrol dan pengawasan masih lemah, kasus serupa akan terus terjadi.

Pengisian formasi tiga pejabat tinggi Polri (Irwasum, Kabaharkam dan Kepala BNPT) dinilai perlu segera dilakukan menjelang tahun politik.

Rangkaian peristiwa kasus narkoba ini terus merusak kepercayaan publik dan semakin melemahkan kinerja Polri.

Menurut Mahfud MD, Polri harus mulai bersatu dalam perbedaan masa lalu untuk bersatu ke masa depan.

Jokowi meminta Kapolri dan jajarannya untuk menerjemahkan visi dan misi Polri ke masyarakat.

Jokowi sebut turunnya kepercayaan publik ke Polri salah satunya disebabkan kasus Ferdy Sambo.

Jokowi ingatkan para perwira tinggi Polri baik di Mabes hingga Polres untuk tidak pamer gaya hidup mewah.

Dalam catatan Tirto kasus di Polri cukup banyak. Mulai dari salah tembak, kriminalisasi, hingga yang jadi atensi publik seperti kasus Brotoseno.

Peneliti ICJR sebut Polri masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan meski dengan anggaran besar.

Kompolnas merespons Laporan Akhir Tahun Polri 2021, mulai dari penggunaan kamera tubuh oleh personel Polri hingga posisi strategis Polwan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya menindak tegas personel yang melanggar aturan saat bertugas.

Polri ingin menjaga komitmennya dalam menjalankan tugas dengan mengedepankan HAM & ajak masyarakat aktif dalam mengawasi kinerja kepolisian

Kunjungi Komnas HAM, Propam Polri berjanji meningkatkan pengawasan kinerja kepolisian agar lebih efektif dan mengedepankan prinsip HAM.

#PercumaLaporPolisi seharusnya dapat memantik perbaikan di sektor pengawasan oleh kepolisian, baik pengawasan internal maupun eksternal.

Kontras mendesak Presiden Jokowi untuk membenahi institusi Polri terkait kekerasan aparat pada aksi demo UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu.

Pengaduan dari masyarakat ke Komnas HAM berkaitan kinerja Polri yang tak profesional.

Mabes Polri mengklaim jumlah kasus penyalahgunaan diskresi yang berujung pada tindak kekerasan oleh aparat kepolisian hanya di bawah 3 persen dari keseluruhan kegiatan penindakan. 

"Sudah disetujui Bapak Presiden, pada bulan ini sudah diperintahkan untuk dibayar," kata Kapolri Tito Karnavian.