Indeks Keuangan Negara

FITRA dan CELIOS soroti pernyataan Seskab Teddy soal Presiden Prabowo tanggung biaya kunjungan pakai uang pribadi. Dinilai cermin gagalnya sistem anggaran.

Prabowo tekankan pengelolaan anggaran rakyat yang akuntabel saat bertemu Kepala PPATK di Hambalang. Pastikan setiap rupiah tepat sasaran.

MK tegaskan frasa kerugian negara dalam UU Administrasi Pemerintahan harus dimaknai kerugian keuangan negara demi sinkronisasi norma dan kepastian hukum.

Purbaya menampik bahwa penurunan berat badannya karena begadang memikirkan negara seperti spekulasi yang dilontarkan warganet, melainkan karena diet.

Pada 2026, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.153,58 triliun, yang diperoleh dari sumber penerimaan perpajakan, PNBP dan penerimaan hibah.

BPK serahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025 kepada DPR, terdiri dari ringkasan 741 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

FB Pro telah menjadi ruang untuk memperoleh penghasilan bagi kreator. Namun, apakah FB Pro harus bayar pajak dari penghasilannya? Simak di artikel berikut!

Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah menimbulkan polemik tersendiri di Indonesia. Pelajari apa itu efisiensi anggaran dan cara mengukurnya di sini.

Penghematan anggaran Rp750 triliun dinilai sebagai angka yang agresif dan sulit diwujudkan. Benarkah?

Nominal defisit tersebut mengalami kenaikan dari realisasi 2023 yang sebesar 2,29 persen dari PDB.

Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kinerja APBN sampai 12 Desember 2023 mencatatkan defisit Rp35 triliun. Apa penyebabnya?

BPK menemukan pemborosan keuangan negara sebesar Rp25,85 triliun.

Jumlah penyelamatan keuangan negara oleh Kejagung selama 2022 menyentuh Rp6.194.415.754.469.

Ada banyak situasi yang berubah sejak Lula da Silva pertama kali menjabat. Mungkin itu membuat tugasnya di masa depan lebih sulit.

BPK mengungkap 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan senilai Rp18,37 triliun pada semester I-2022.

Cadangan devisa Indonesia per Januari 2021 tercatat 138 miliar dolar AS. Naik dari Desember 2020 yang mencapai 135,9 miliar dolar AS.

Penyerapan anggaran PEN tak maksimal. Realokasi dalam waktu sempit pun dianggap sulit menggenjot ekonomi.

Sri Mulyani menyatakan insentif perpajakan untuk dunia usaha yang terdampak pandemi Corona atau COVID-19 naik menjadi Rp123,01 triliun.

Selain faktor untuk menjaga keuangan BPJS Kesehatan dan kekosongan hukum, pemerintah menyebut kenaikan berkaitan dengan keuangan negara akibat COVID-19.

Sri Mulyani menegaskan pemerintah masih memiliki anggaran yang cukup untuk menghadapi pandemi Corona atau COVID-19 maupun untuk menjalankan roda pemerintahan.