Indeks Kepala Bappenas

Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menargetkan, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,3 persen - 5,7 persen pada 2024.

Meski rencana pemindahan ibu kota negara ditunda, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan sisi perencanaan dan kajian masih tetap dikerjakan.

Kemiskinan kerap dijadikan alat oleh kepala daerah untuk kepentingan politik.

Prediksi tersebut naik dibandingkan angka pengangguran Februari 2020 yang mencapai 6,88 juta orang.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa langsung mengerjakan salah satu tugas yang ditinggalkan menteri PPN sebelumnya, salah satunya Ibu Kota Negara (IKN).

Pengumuman Ibu Kota Baru bakal disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Namun, Kepala Bappenas tak membantah lokasinya ada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Menteri PPN/Kepala Bappenas menyatakan, belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) mengalami kenaikan tiap tahunnya, tetapi pertumbuhan ekonomi melambat.

Bappenas menyatakan, lamanya waktu mengurus perizinan menjadi salah satu faktor yang menghambat laju ekspor dan impor di Indonesia

Bappenas menyatakan, pemindahan ibu kota DKI Jakarta ke Kalimantan penting karena saat ini banyak PLTU berbahan bakar batu bara berada di sekeliling Jakarta.

Bappenas mengklaim, pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan tidak akan mengganggu hutan lindung dan rumah penduduk.

Usaha mewujudkan Visi Indonesia 2045 dibayangi ketidakpastian ekonomi dan ancaman perang dagang.

Bambang menjelaskan bahwa pembangunan ibu kota baru nantinya tidak banyak bergantung pada APBN.

Pemindahan ibu kota bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta dan menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis, ekonomi, keuangan yang berskala regional Asia Tenggara dan internasional.

Pertama, biaya pemindahan ibu kota diestimasikan sebesar Rp466 triliun atau sekitar 32,9 miliar dolar AS. Sementara skenario kedua, biayanya diperkirakan mencapai sekitar Rp323 triliun atau 22,8 miliar dolar AS.

Empat gubernur mendatangi Presiden Joko Widodo untuk mengusulkan kandidat ibu kota baru Indonesia, yakni Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Jejaring Indonesia Rendah Emisi (JIRE) yang diluncurkan oleh Yayasan Mitra Hijau bersama Kementerian Bappenas tersebut untuk menguatkan kerjasama antara pemerintah dan nonpemerintah dalam pengkajian kebijakan rendah karbon, dan untuk peningkatan keterlibatan sektor swasta dan non-pemerintah lainnya didalam implementasi pembangunan rendah karbon di Indonesia.

Menurut Bappenas, pemerintah perlu mendorong industrialisasi agar pertumbuhan Indonesia lebih tinggi dalam jangka menengah dan panjang.

Menteri PPN/Bappenas menyebutkan, sekitar 99 persen dari perusahaan manufaktur di Indonesia berukuran mikro atau kecil.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengklaim pembangunan Tol Trans Jawa sebagai sumber pembangunan ekonomi. Hal itu menanggapi BPN yang menyebut tidak memberikan efek positif ke perekonomian.