Indeks Kenaikan Dana Parpol

ICW mengatakan tujuan dari pendanaan dari pemerintah untuk partai politik bukan hanya dimaksudkan untuk menekan angka korupsi yang dilakukan elemen partai.

Dana bantuan parpol di RAPBD DKI Jakarta 2019 naik menjadi Rp10,6 miliar. Nilai bantuan per suara sah dinaikkan dua kali lipat, dari Rp1.200 menjadi Rp2.400.

KPK mengusulkan saksi saat pemilihan dibiayai negara. Selain itu, KPK juga menyarankan agar dana partai politik (parpol) naik menjadi Rp10 ribu per-suara.

Pemprov DKI dan DPRD DKI sepakat menerima hasil evaluasi Kemendagri mengenai pemangkasan nilai dana Parpol di APBD DKI Jakarta 2018.

Kenaikan dana bantuan Parpol sempat menjadi polemik lantaran Gubernur Anies Baswedan menuding kenaikan dalam APBD itu merujuk ke APBD-P yang diteken zaman Djarot Saiful Hidayat.

Lonjakan dana bantuan parpol di APBD DKI Jakarta 2018, yang mencapai 10 kali lipat dari sebelumnya, dianggap wajar oleh Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik.

Gubenur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menuding kenaikan dana bantuan partai politik dalam RAPBDDKI Jakarta 2018 sudah terjadi di masa pemerintahan Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

Menurut Anies, lonjakan dana tersebut telah terjadi di masa Gubenur Djarot Saiful Hidayat. 

Pemerintah menyetujui kenaikan bantuan keuangan kepada partai politik dari Rp108 menjadi Rp1.000 per suara.

FITRA menyarankan pemerintah memperhatikan tiga hal dalam revisi aturan soal penambahan dana parpol.

Partai diminta lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap untuk memproses kenaikan dana parpol yakni sebesar Rp1.000 per suara sah.

FORMAPPI menilai kenaikan dana parpol bukan jaminan akan bebas korupsi. Perlu pengawasan dan transparansi dalam penggunaannya.

ICW mendesak agar kenaikan dana parpol harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas yang selama ini kurang menjadi perhatian.

Sri Mulyani mengklaim besaran nominal bantuan dana parpol sebesar Rp1.000 per suara sah telah mendekati angka yang direkomendasikan KPK.

Kenaikan dana parpol 2017 meningkat dari Rp108 per suara menjadi Rp1.000 per suara.

Salah satu wacana yang mengemuka dalam RUU Pemilihan Umum adalah penambahan dana partai dari kas negara.

Pemerintah mengapresiasi ide kenaikan dana parpol yang direkomendasikan KPK. Meski begitu, pemerintah akan tetap menyesuaikannya dengan kondisi keuangan negara.

KPK meyakini peningkatan dana bantuan kepada partai politik mampu menghilangkan budaya politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

KPK mengusulkan agar negara membantu mendanai parpol dan meningkatkan bantuan keuangan untuk pendanaan partai. Negara juga perlu memberikan bantuan bukan dalam bentuk uang namun berupa "air time" di setiap stasiun televisi.