Indeks Kemnaker

Budi memastikan, KPK akan selalu melakukan analisis terhadap fakta-fakta yang muncul di persidangan, termasuk dugaan penerimaan Rp50 juta ke Ida Fauziyah.

Permintaan Jamal selaku terdakwa kepada Joko adalah arahan dari Dirjen Binapenta dan PKK 2024-2025 Kemnaker, Haryanto, yang juga terdakwa dalam kasus ini.

Job scam tak bisa dilihat semata pada level individu, melainkan bagian dari persoalan struktural precarity.

Majelis Hakim lalu memvalidasi sejumlah syarat administrasi Munarman sebagai advokat bagi Noel.

Saksi Jason juga mengakui harus merogoh kocek hingga RP1,2 miliar oleh terdakwa untuk mengurus izin kedatangan TKA atau pengurusannya dipersulit.

Permintaan sejumlah duit untuk mendapatkan izin Kemnaker guna menggunakan TKA telah berlangsung sejak 2010.

Penjadwalan ulang itu lantaran politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, mangkir dari panggilan KPK, pekan lalu.

Pembagian uang suap disebut disesuaikan berdasarkan peranan mereka dalam proses penerbitan sertifikat K3 di internal Kemnaker.

Ida menjelaskan bahwa pemberian yang diberikan oleh PJK3, jika ada, adalah wujud hadiah.

Nila Pratiwi Ihsan mengakui mendapatkan uang dari hasil pemerasan sertifikat K3 di Kemnaker dengan jumlah bervariasi tiap bulannya.

Noel mengaku bersalah dalam kasus itu, tetapi mantan Wamenaker itu ingin melihat letak kesalahan yang dimaksud KPK dalam dakwaannya.

Sucipto mengaku dipaksa mengatakan hal tersebut saat menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Peristiwa layoff pada tahun lalu juga mengalami peningkatan dari 2024 yang tercatat sebesar 77.965 PHK.

Noel menampik bahwa dirinya akan mengajukan rehabilitasi hingga abolisi ke Presiden Prabowo Subianto.

Selain eks Wamenaker Noel Ebenezer, ada 10 orang tersangka lain yang akan diadili dalam persidangan yang sama.

KPK menduga, eks Sekjen Kemnaker era Menaker Hanif Dhakiri, Hery Sudarmanto, menampung uang hingga Rp12 M memakai rekening kerabatnya.

Buruh menyuarakan empat tuntutan, yakni revisi UMP DKI Jakarta 2026 hingga menolak rencana pilkada melalui DPRD.

Setelah pensiun sampai 2025, Heri diduga masih menerima aliran uang dari para Agen TKA.

Fani mendapatkan hukuman berupa permintaan maaf terbuka secara tertulis dan dibacakan di hadapan Pimpinan atau Pejabat Pembina Kepegawaian.

Iuran JKK–JKM yang sebelumnya sebesar Rp16.800 per bulan kini menjadi Rp8.400 per bulan.