Indeks Kemnaker

Kemnaker mendorong pengawas bergerak cepat menindaklanjuti aduan THR 2026, dengan 173 kasus telah selesai dan ribuan lainnya masih diproses.

Kemnaker menghapus batasan tahun kelulusan pada Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026, membuka peluang bagi lulusan baru maupun lama.

Yassierli mengatakan kebutuhan utama sektor industri saat ini adalah tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai.

Program jaminan sosial ketenagakerjaan lewat BPJS Ketenagakerjaan tidak menggantikan atau menghapus bantuan sosial yang diberikan pemerintah.

Pekerja probation tetap berhak mendapat THR jika sudah bekerja minimal satu bulan. Nilainya dihitung proporsional sesuai masa kerja.

Wamenaker Afriansyah mendorong pelatihan kerja bagi narapidana yang sedang menjalani hukuman.

Menaker Yassierli menilai perusahaan perlu membantu pekerja mengembangkan potensinya dan meningkatkan keterampilan guna menghadapi perubahan dunia kerja.

Target dari program pelatihan vokasi ini adalah masyarakat yang telah lulus SMK dalam waktu tiga tahun terakhir.

Yassierli mengatakan konsultasi itu terkait pertemuan dengan pihak aplikator terkait BHR-THR.

KPK juga menelusuri sejumlah rekening bank yang diduga digunakan sebagai penampung dana hasil pemerasan dari agen-agen pengurusan RPTKA.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Ketenagakerjaan sedang berkoordinasi dengan kementerian-kementerian teknis, termasuk Kementerian Perhubungan.

Situs resmi Skillhub Kemnaker hanya menggunakan domain skillhub.kemnaker.go.id.

Situs pendaftaran Program Pelatihan Vokasi Nasional yang beredar tidak terafiliasi dengan Kemnaker maupun instansi resmi & menggunakan domain tidak resmi.

KPK mengaku pemeriksaan keempat saksi tidak hanya mengusut penerimaan tersebut, tetapi juga menelusuri potensi distribusi aliran dana ke pihak lain.

Dalam proses pengerahan TKA tersebut, Heri meminta bantuan adik iparnya untuk menerima aliran dana dari agen yang bersangkutan.

Arahan itu terkait menerima pemberian uang dari perusahaan jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) di lingkungan Kemnaker.

Sosok Bayu Sigit yang mengaku sebagai penyidik KPK ini terungkap dari sidang kasus dugaan RPTKA di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Saat JPU menanyakan berapa honor Asep yang diberikan ke Hery, Asep mengaku tak menghitung saat memberikannya.

Budi memastikan, KPK akan selalu melakukan analisis terhadap fakta-fakta yang muncul di persidangan, termasuk dugaan penerimaan Rp50 juta ke Ida Fauziyah.

Permintaan Jamal selaku terdakwa kepada Joko adalah arahan dari Dirjen Binapenta dan PKK 2024-2025 Kemnaker, Haryanto, yang juga terdakwa dalam kasus ini.