Indeks Kementerian Kesehatan

“Kemenkes dan BPJS [harus] segera melakukan pemulihan operasional pelayanan kesehatan
BPJS atas RS bersangkutan," kata Ketua BPKN.

MUI menyatakan Vaksin MR boleh digunakan meski mengandung babi. Alasannya, ketiadaan Vaksin MR yang halal dan suci saat ini menyebabkan adanya kondisi keterpaksaan (dlarurat syar’iyyah).

Kementerian Kesehatan menyatakan terus mendukung pelaksanaan program JKN dengan pelayanan kesehatan yang fokus pada keselamatan pasien.

Dokter dan rumah sakit kebingungan karena BPJS tidak mau mengganti biaya pengobatan di luar kemampuan mereka, padahal standarnya bisa saja lebih dari itu.

Persekusi terhadap kelompok LGBT telah melahirkan ketakutan mendalam dan menghambat kerja-kerja penyuluhan HIV.

Dari berjualan obat, mengisi aplikasi konsultasi kedokteran, hingga mengingkari kontrak pendidikan.

Salah satu temuan BPK di pemeriksaan penyelenggaraan haji 2017 ialah pemborosan pada pembelian vaksin meningitis meningokokus yang lebih mahal senilai Rp70,71 miliar.

Menurut Menkes Nila Moeloek, keterbatasan infrastruktur menyebabkan wabah campak dan gizi buruk di Asmat membutuhkan solusi yang bersifat menyeluruh.

Menkes Nila Moeloek memastikan stok vaksin untuk imunisasi difteri pada 2018 sudah lebih dari cukup.

"Sederhana pemikiran saya, kencing itu dikeluarkan oleh ginjal, ginjal itu wc. Wc itu (tempat) mana yang kotor-kotor dibuang," kata Menkes Nila Moeloek soal klaim khasiat kencing unta.

Agus menyatakan, melalui program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah dapat mencegah penyebaran kasus difteri di Jawa Timur.

Pada Januari hingga November 2017, tercatat 593 kasus difteri terjadi di Indonesia dengan angka kematian 32 kasus.

Kini, ada harapan bagi orang dengan hepatitis C memperoleh kesembuhan dengan harga lebih murah.

Freddy menjelaskan, pembangunan dan pengembangan melalui skema KPBU ini sangat besar keuntungannya.

"Terdapat kesalahan pada layanan administrasi dan keuangan yang diberikan oleh RS terhadap status pasien," kata Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek.

Kemenkes dapat memberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga pencabutan izin rumah sakit apabila terbukti terdapat kelalaian dalam kasus kematian bayi Debora.

Direktur RS Mitra Keluarga, Fransisca Dewi membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi kembali kelalaiannya dalam menangani pasien.

Dinas Kesehatan DKI menyatakan RS Mitra Keluarga telah melakukan kelalaian administrasi dalam penanganan bayi Debora.

Menteri Yohana mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Kepolisian untuk mengusut kasus kematian bayi Debora.

Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap masalah-masalah kesehatan seperti harga obat dan alat kesehatan.