Indeks Kementerian Kesehatan

Belum ada penelitian khusus mengenai potensi bunuh diri seseorang dari aktivitasnya di media sosial di Indonesia.

Menurut Iqbal, wacana urun biaya masih digodok oleh Kementerian Kesehatan.

Pemerintah didesak membuka kembali layanan hotline konseling kejiwaan untuk mencegah kasus bunuh diri. Layanan itu pernah disediakan pada 2010, tapi kemudian vakum sejak akhir 2014.

Kementerian Kesehatan mencatat KLB DBD tingkat provinsi saat ini terjadi di Sulawesi Utara. Sedang ditingkat kabupaten/kota ada di Manggarai dan Kupang.

Penyebutan kejadian luar biasa (KLB) berdampak pada pengerahan sumber daya manusia.

Hotline ASA milik Kemenkes muncul pada Oktober 2010 berbarengan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Namun eksistensinya hanya bertahan empat tahun. 

Sundoyo menegaskan, aturan urun biaya itu hanya berlaku untuk peserta layanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).

YLKI menyatakan pemberlakuan sistem urun biaya tidak boleh dilakukan jika tujuannya untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. 

Berdasarkan riset Kementerian Kesehatan, angka prevalensi merokok pada usia remaja 10-18 tahun terus meningkat.

Wakil Ketua Komisi VIII Iskan Qolba Lubis menyatakan perokok remaja semakin banyak karena pemerintah tidak tegas menerapkan aturan pembatasan iklan dan penjualan produk tembakau.

Pengusaha farmasi merasa banyak rumah sakit menunggak biaya obat. Ini diklaim bisa berdampak pada ketersediaan obat.

Kemenkes memiliki aturan baru terkait BPJS Kesehatan, yakni mengeluarkan regulasi soal ketentuan urun biaya atau pungutan dan selisih biaya.

Dengan adanya kabar tersebut, Kemenkes perlu menggalakkan lagi promosi soal pentingnya ASI eksklusif kepada masyarakat.

"Persoalan stunting ini terbilang unik. Karena penderitanya bukan hanya berasal dari kelompok miskin dan tingkat pendidikan yang rendah," kata Arum

Indonesia masih membutuhkan 9.752 tenaga kesehatan prostetik dan ortotik untuk memberikan layanan ortopedi bagi para difabel. 

Menteri Kesehatan Nina Moeloek mendatangi Gedung KPK hari ini (16/1/2019) untuk membahas tata kelola alat kesehatan.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek memastikan peserta BPJS Kesehatan tetap dapat pelayanan meski misalnya rumah sakit yang didatangi belum terakreditasi.

“Kemenkes dan BPJS [harus] segera melakukan pemulihan operasional pelayanan kesehatan
BPJS atas RS bersangkutan," kata Ketua BPKN.

MUI menyatakan Vaksin MR boleh digunakan meski mengandung babi. Alasannya, ketiadaan Vaksin MR yang halal dan suci saat ini menyebabkan adanya kondisi keterpaksaan (dlarurat syar’iyyah).

Kementerian Kesehatan menyatakan terus mendukung pelaksanaan program JKN dengan pelayanan kesehatan yang fokus pada keselamatan pasien.