Indeks Kemenko Maritim

Sekda DKI Jakarta mengatakan, pencabutan moratorium dilakukan karena PT Muara Wisesa Samudra (MWS) bersedia memenuhi enam syarat yang diberikan KLHK.

Keputusan mencabut sanksi administratif atau moratorium Pulau G akan ditentukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Jumat (29/9/2017) mendatang.

Reklamasi Pulau C, D, dan G di Pantai Utara Jakarta dipastikan terus berlanjut menyusul sejumlah persyaratan yang telah dipenuhi pengembang.

PT Muara Wisesa Samudra (MWS) selaku pengembang pulau G telah merampungkan AMDAL Perubahan sejak minggu lalu.

Pemanfaatan pulau C dan D tinggal menunggu moratorium dicabut dan dua Raperda tentang Reklamasi disahkan oleh DPRD.

Setelah melakukan penghitungan ulang dengan perubahan teknologi yang dipakai, pemerintah menilai biaya yang bisa ditekan dalam anggaran proyek mencapai Rp6 triliun.

Menurut Komnas HAM, pemerintah menargetkan penyelesaian ganti rugi insiden rusaknya terumbu karang Raja Ampat selesai dalam 2-3 bulan ke depan. Bila tak selesai, pelaku perusakan akan dituntut ke pengadilan.

Indonesia menyatakan kesiapannya untuk memenuhi kebutuhan biodiesel Cina yang diperkirakan mencapai sembilan juta ton per tahun.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut program tol laut telah berhasil menekan disparitas harga di Indonesia bagian timur sekitar 20 hingga 25 persen.

Tim gabungan yang dibentuk Pemerintah akan meminta pertanggungjawaban pihak kapal pesiar tersebut atas kerusakan terumbu karang Raja Ampat akibat kandasnya kapal tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pihaknya bersama PT Pelindo, INSA serta masyarakat laut masih mengkaji efisiensi biaya pelayaran langsung atau direct call ke luar negeri.

Pemerintah mengharapkan masukan dari berbagai pihak yang terlibat dalam Kongres Maritim Indonesia I untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan telah menetapkan untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Menurutnya, tak ada masalah dalam proyek itu. Meski telah diputuskan, proyek reklamasi di teluk Jakarta itu masih menuai aksi protes yang menentang kelanjutan pembangunannya.

Warga yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta meminta Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan tetap meneruskan kebijakan mantan Menko Maritim Rizal Ramli terkait reklamasi Teluk Jakarta.

Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli meminta Pelni mendesain kapal berukuran kecil yang multifungsi, sejalan dengan tren pengangkutan yang tak lagi fokus ke penumpang. Dulu, menurut Rizal, transportasi kapal sangat diminati masyarakat namun, saat ini pesawat hadir menjadi pesaing kapal. Sehingga Rizal mengusulkan agar Pelni tidak perlu mendesain kapal berukuran besar. Cukup yang berkapasitas 1.000 penumpang, tapi juga multifungsi seperti bisa angkut kontainer dan cold storage.

Tenaga Ahli Menteri Bidang Energi Kemenko Kemaritiman Haposan Napitupulu mengatakan akan ada perubahan paradigma pengelolaan sumber daya alam di kawasan sekitar Blok Masela, Maluku, dari yang sebelumnya berorientasi ekspor, menjadi pengelolaan bernilai tambah. Hal itu diharapkan dapat menjadi motor penggerak pengembangan ekonomi di wilayah Maluku.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) menilai Indonesia akan mengalami kerugian apabila gas dari Ladang Gas Abadi di Blok Masela, Laut Arafura, Maluku dijual dalam bentuk gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) ke Jepang atau Cina. Kemenko Maritim menyebut jauh lebih menguntungkan bila gas tersebut masuk ke industri petrokimia.