Indeks Kemenkeu

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melantik jajaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2017-2022.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati memastikan Singapura siap memberikan informasi keuangan warga negara Indonesia ke pemerintah Indonesia.

Presiden FATF yang didukung oleh mayoritas peserta sidang memutuskan untuk segera memproses keanggotaan Indonesia dalam FATF.

Pemerintah dan Komisi XI DPR RI telah menargetkan angka kemiskinan pada 2018 akan berada di kisaran 9,5-10 persen.

Pemerintah dan DPR sepakati pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran angka 5,2-5,6 persen.

Menkeu Sri Mulyani masih optimistis target perolehan pajak pemerintah bisa terpenuhi pada tahun ini. Ia akan memerintahkan semua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) semakin aktif menggali potensi pajak di daerah. 

Sri Mulyani meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas apabila ada upaya penyalahgunaan wewenang dan dugaan suap terkait pemberian opini WTP terhadap Kementerian Lembaga tertentu.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan Panitia Penyelenggara Asian Games XVIII Indonesia (Inasgoc) wajib membentuk BLU sebagai syarat mendapatkan pencairan dana dari pemerintah. 

Pencairan THR dan gaji ke-13 bisa dicairkan pada bulan Juni 2017, namun pada waktu yang berbeda.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjamin data nasabah perbankan dan lembaga jasa keuangan tak akan diselewengkan oleh para petugas pajak ketika sistem AEOI diberlakukan. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan angka kebutuhan rumah bagi kaum urban terus meroket. Pemenuhannya bisa berperan sangat penting demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2017 mencapai 5,2 persen karena angka pengangguran dan defisit neraca berjalan rendah. 

Sumiyati dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Kiagus Badaruddin karena terpilih sebagai Kepala PPATK pada Senin (23/1/2017).

Kementerian Keuangan memutuskan kontrak dengan JPMorgan Chase. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil riset yang meyebutkan JPMorgan berpotensi menciptakan gangguan stabilitas sistem keuangan nasional.