Indeks Kemenkes

Selama penundaan keputusan menteri soal pencabutan 2 obat kanker kolorektal, Kementerian Kesehatan bersama ahli mengkaji penggunaan obat.

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI Anung Sugihantono menyebutkan, persoalan kesehatan jiwa perlu dianggap serius.

Menkes Nila Moeloek meresmikan ruang rawat inap khusus pasien kanker remaja pertama di RS Kanker Dharmais, Jakarta pada Rabu (27/2/2019).

Petugas medis di puskesmas telah dilatih oleh Kementerian Kesehatan untuk mengidentifikasi korban kekerasan seksual.

Budi mengatakan kebijakan ini ditentukan oleh Kemenkes, sedangkan BPJS Kesehatan hanya sebagai operator.

Ketua Umum PDIB James Allan Rarung menyayangkan pembentukan tim HTA, yang menghasilkan putusan dua obat kanker kolorektal tak lagi ditanggung BPJS, ini tidak melibatkan dokter yang kompeten.

Massa buruh dari FSPMI dan KSPI menolak pemberlakuan sistem urun biaya di layanan BPJS Kesehatan. 

Perinkat kanker di Indonesia menempati urutan kedelapan di Asia Tenggara dan 23 di Asia.

Aedes Aegypti dan Aedes Albopictus, memiliki waktu aktivitas pada pagi pukul 09.00 – 10.00 dan sore pukul 15.00 – 16.00.

Kemenkes mengakui bahwa angka persoalan gizi buruk masih cukup tinggi di wilayah NTT dan Papua Barat meski sudah menunjukkan penurunan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi menilai lonjakan kasus DBD di beberapa wilayah di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh nyamuk saja.

Kemenkes menyarankan setiap rumah mempunyai satu orang yang sebagai juru pemantau jentik atau Jumantik untuk mencegah terjadinya DBD.

Kemenkes mengkaji ulang nilai tarif kapitasi layanan dokter gigi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.   

Angka stunting Indonesia mencapai 30,8 persen dari batas normal 20 persen. Bappenas menilai masalah ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Kemenkes.

Kemenkes menyatakan stok obat ARV untuk orang dengan HIV/AIDS (ODHA) mencukupi kebutuhan sampai akhir 2019. 

Kemenkes memiliki aturan baru terkait BPJS Kesehatan, yakni mengeluarkan regulasi soal ketentuan urun biaya atau pungutan dan selisih biaya.

"Persoalan stunting ini terbilang unik. Karena penderitanya bukan hanya berasal dari kelompok miskin dan tingkat pendidikan yang rendah," kata Arum

BPJS Kesehatan akan menerapkan aturan baru bagi peserta yang sakit ringan tetapi ingin dirawat akan dikenai biaya Rp20 ribu.

Aturan baru Kemenkes terkait BPJS Kesehatan, yakni mengeluarkan regulasi soal ketentuan urun biaya atau pungutan dan selisih biaya, namun itu tidak berlaku bagi peserta JKN-KIS

Dirjen Kesehatan Masyarakat Kirana Pritasari menilai Titi Wati mengalami kasus obesitas luar biasa. Asupan makan, terutama gula, harus diseimbangkan dengan aktivitas fisik untuk mencegah obesitas.