Indeks Kemendikbud

Berbagai kebijakan yang dibuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dianggap hanya membuat kegaduhan.

Kemendikbud sedang meluncurkan puluhan program dengan total nilai anggaran sekitar Rp3,5 triliun, untuk menggenjot 'pernikahan massal' dengan industri dan dunia kerja.

Program POP Kemdikbud banjir kritik karena dinilai tidak transparan dan minim akuntabilitas. Bahkan Muhammadiyah, NU, dan PGRI mengundurkan diri dari program itu.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyebut hasil seleksi POP banyak mendapatkan respons negatif dari publik, apalagi setelah lembaga pendidikan milik PBNU dan Muhammadiyah mundur.

Komisi X DPR RI menganggap belum selesai melakukan pembahasan terkait peta jalan pendidikan sehingga Program Organisasi Penggerak (POP) dinilai tak jelas dasar hukumnya.

Kemendikbud mengatakan, sejumlah organisasi penggerak menggunakan skema pembiayaan mandiri dan dana pendamping (matching fund).

Anggota Komite II DPD RI Gus Hilmy menilai mundurnya NU dan Muhammadiyah dari POP Kemendikbud tidak cukup hanya dihormati, melainkan harus menjadi pertimbangan yang serius.

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mempertanyakan masuknya dua lembaga dari perusahaan besar, Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation yang menjadi mitra POP Kemendikbud.

Puluhan kepala sekolah SMPN di Kabupaten Indragiri Hulu memilih mundur karena "was-was" dalam mengelola dana BOS. Mereka mengaku menerima ancaman dari pihak yang mengaku dari LSM. 

Berikut ini link unduh buku saku Panduan Pembelajaran dari Kemendikbud di masa pandemi COVID-19. 

Skema bantuan UKT/SPP mahasiswa dari Kemdikbud dianggap masih tak menjawab masalah mahasiswa dalam kondisi pandemi COVID-19.

Guru Penggerak bisa dan harus berperan lebih dari peran guru saat ini.

Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara dan rekonstruksi kasus dugaan pungli THR yang dilakukan pejabat UNJ kepada pihak Kemendikbud. 

Mumpung Indonesia tengah beradaptasi dengan beragam aktivitas daring, sistem pembelajaran jarak jauh diwacanakan akan permanen meski nanti pandemi usai.

Salah satu gedung di Kemendikbud ditutup karena ada pegawai Dikti positif corona tanpa gejala.

Angkie Yudistia berkata bantuan tersebut agar para mahasiswa dan satuan pendidikan tetap mendapatkan hak dan layanan belajar-mengajar dan tidak terganggu selama pandemi COVID-19.

PPDB 2020 diwarnai dugaan manipulasi data hingga protes dari calon wali murid berkaitan aturan zonasi dan usia.

Pemprov DKI Jakarta akan revisi Juknis PPDB tahun ajaran 2020/2021.

Kemendikbud memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa yang terdampak pandemi virus corona COVID-19.

Mahasiswa yang mengikuti KKN daring tak bakal dapat apa-apa dari sana, apalagi sampai mampu memahami desa.