Indeks Kemendikbud

Berdasarkan hasil Klasterisasi Perguruan Tinggi 2020 yang dilaksanakan Kemendikbud, IPB meraih skor tertinggi.

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono mengajak generasi milenial ikut dalam Komponen Cadangan agar siap bertempur bila ada perang.

Siswa di dusun terpencil di Sumbawa, NTB tak memiliki akses ke internet, jadi mereka belajar jarak jauh memakai HT.

Kemendikbud membuat kurikulum darurat bagi guru, murid, dan orang tua saat menghadapi pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19.

Muhadjir Efendy sebut pemerintah memutuskan kegiatan belajar mengajar di level PAUD, SD, SMP, dan SMA mulai dibuka.

Kemendikbud sebut daerah zona kuning COVID-19 sudah diperbolehkan untuk menggelar pembelajaran tatap muka di sekolah.

Mendikbud mengatakan, sejak April pihaknya telah merelaksasi Dana BOS untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ).

PBNU memutuskan tetap ikut serta dalam Program Organisasi Penggerak (POP) yang diinisiasi oleh Kemendikbud. 

Dinas Pendidikan diminta menerapkan kegiatan belajar mengajar sesuai Keputusan Bersama 4 Menteri. 

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar berencana untuk memanggil Mendikbud Nadiem Makarim beserta jajarannya untuk mendudukkan perkara POP yang menuai polemik.

Permintaan maaf itu Nadiem sampaikan terkait polemik Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud.

Implementasi program belajar di rumah tak maksimal. Sebagian orang tua tak punya biaya untuk sekadar beli radio, apalagi ponsel.

Berbagai kebijakan yang dibuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dianggap hanya membuat kegaduhan.

Kemendikbud sedang meluncurkan puluhan program dengan total nilai anggaran sekitar Rp3,5 triliun, untuk menggenjot 'pernikahan massal' dengan industri dan dunia kerja.

Program POP Kemdikbud banjir kritik karena dinilai tidak transparan dan minim akuntabilitas. Bahkan Muhammadiyah, NU, dan PGRI mengundurkan diri dari program itu.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyebut hasil seleksi POP banyak mendapatkan respons negatif dari publik, apalagi setelah lembaga pendidikan milik PBNU dan Muhammadiyah mundur.

Komisi X DPR RI menganggap belum selesai melakukan pembahasan terkait peta jalan pendidikan sehingga Program Organisasi Penggerak (POP) dinilai tak jelas dasar hukumnya.

Kemendikbud mengatakan, sejumlah organisasi penggerak menggunakan skema pembiayaan mandiri dan dana pendamping (matching fund).

Anggota Komite II DPD RI Gus Hilmy menilai mundurnya NU dan Muhammadiyah dari POP Kemendikbud tidak cukup hanya dihormati, melainkan harus menjadi pertimbangan yang serius.

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mempertanyakan masuknya dua lembaga dari perusahaan besar, Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation yang menjadi mitra POP Kemendikbud.