tirto.id - Dua tahun lalu, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Convey melakukan riset tentang sikap intoleransi di sekolah, dengan responden para guru dan pelajar Gen Z (lahir dari pertengahan 1990-an sampai awal 2010). Hasilnya cukup bikin miris.
Sekitar 87 persen guru dan dosen, serta 86 persen siswa dan mahasiswa, setuju jika pemerintah melarang keberadaan kelompok minoritas yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Selain itu, 37 persen pelajar setuju bahwa jihad adalah qital, yakni upaya memerangi musuh Islam, dan 23 persen setuju bahwa bom bunuh diri adalah jihad Islam. Yang bikin tambah menyedihkan: 33 persen setuju bahwa tindakan intoleran terhadap minoritas bukanlah masalah.
Boleh dibilang survei di atas mewakili potret intoleransi di lingkungan sekolah. Dalam skala yang lebih besar, Direktur Riset Setara Institute, Halili, menyampaikan bahwa sikap intoleran telah menghinggapi kalangan anak muda.
“Terdapat potensi intoleransi sebesar 35,7 persen secara pasif di kalangan siswa, 2,4 persen intoleransi aktif dan 0,3 persen berupa teror. Sedangkan 61,6 persen siswa masih toleran,” kata Halili, Senin (25/2/2019).
Dilihat dari angka tersebut, memang, persentase siswa yang toleran masih lebih besar dibanding mereka yang intoleran. Namun, sekecil apa pun jumlahnya, tetap saja intoleransi—seperti halnya tumor—mesti mendapat perhatian sedini mungkin agar tidak menimbulkan daya rusak dan menggerogoti keanekaragaman di dalam tubuh bangsa ini.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim menganggap intoleransi adalah satu dari beberapa isu kritis di dunia pendidikan Indonesia. Padahal, untuk mewujudkan persatuan bangsa yang bineka, toleransi adalah syarat mutlak.
“Buat saya pribadi, ada beberapa isu kritis di dunia pendidikan kita, yakni intoleransi, kekerasan seksual, dan bullying. Ini beberapa isu kritis yang buat saya tidak bisa diterima sama sekali,” ujar Nadiem.
“Untuk menangani ini harus ada berbagai macam elemen (yang ikut serta). Selain itu, juga ada kebijakan yang jelas tentang apa konsekuensi terhadap beberapa isu kritis tersebut. Ini yang sedang dirumuskan.”
Secara harfiah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring mendefinisikan intoleran, kata sifat, sebagai “tidak tenggang rasa; tidak toleran.” Adapun kata toleran, merujuk pada sumber yang sama, yakni “bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.”
Dalam artikelnya di Geotimes, Muhammad Farid, pengajar Ilmu Sosial di STKIP Hatta-Sjahrir, Banda Neira, menyebut toleran sebagai tindakan yang disengaja oleh aktor dengan berprinsip menahan diri dari campur tangan (menentang) perilaku mereka dalam situasi keragaman, sekalipun aktor percaya dia memiliki kekuatan untuk mengganggu.
“Seorang Katolik disebut toleran adalah dia yang membolehkan praktik keagamaan Protestan di masyarakat, sekalipun dia tidak setuju dan punya kemampuan melarang tapi justru memilih tidak mengganggunya,” beber Farid, merujuk keterangan Russell Powell & Steve Clarke dalam Religion, Tolerance and Intolerance: Views from Across the Disciplines (2013).
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menerangkan, intoleransi di kalangan pelajar dan mahasiswa bisa diatasi dengan beberapa tindakan. Misalkan, memperbanyak ruang-ruang pertemuan para murid dengan latar belakang berbeda, termasuk agama. Ini sudah dilakukan oleh beberapa lembaga, salah satunya Wahid Foundation yang mengusung Sekolah Damai.
Hal demikian tidak hanya bisa dilakukan oleh sekolah yang heterogen, namun juga oleh sekolah yang homogen seperti inisiatif Ragamuda yang digagas dalam kerjasama antara para pelajar di Sekolah Katolik Kanisius dan Sekolah Islam Al-Izhar Jakarta. Selain itu, upaya-upaya menyebarkan cerita praktek baik toleransi perlu didukung dan diperbanyak melalui berbagai media, baik online maupun offline.
Sementara terkait eksklusivisme, Ahmad menerangkan bahwa di tataran perguruan tinggi keberadaan organisasi mahasiswa yang bersikap eksklusif tak bisa dinafikan. “Organisasi seperti ini mempengaruhi perkembangan sikap intoleran karena enggan bergaul dengan organisasi lain.”
Patut dicatat, meski sikap intoleran cenderung menguat belakangan, Ahmad menggarisbawahi bahwa hal demikian bukan berarti segendang sepenarian dengan perilaku diskriminatif.
"Kecenderungan ini kan bibit-bibit, ya. Kalau tidak diantisipasi akan mengarah kepada sikap intoleransi yang lebih jauh seperti diskriminasi, mempersekusi, mengusir orang, dan sebagainya," ujar Ahmad.
Belajar dari Sekolah Madania
Laku intoleran muncul dari banyak sebab, misalnya pandangan stereotip terhadap salah satu kelompok tertentu dan minimnya ruang perjumpaan antara kelompok-kelompok berbeda. Dalam konteks lingkungan pendidikan, belajar dari kurikulum Sekolah Madania, Bogor, publik bisa melihat bagaimana bibit-bibit toleransi disemai sejak dini dalam diri para siswa.
“Saban tahun, kami menggelar Festival Budaya Agama-agama. Maksud kegiatan ini untuk mengenalkan budaya agama-agama, ya, bukan mengenalkan ajarannya, apalagi mengajak orang untuk memeluk agama tertentu,” kata Anri Rachman, Pembimbing OSIS SMP Madania periode 2016-2019.
Anri menerangkan, isu toleransi memang ditanamkan betul-betul di lingkungan sekolahnya. Selain menggelar Festival Budaya Agama-agama, kurikulum Madania juga menyediakan sesi khusus untuk sharing antarguru maupun antarsiswa beda agama.
“Keragaman di sekolah kami tidak hanya berdasarkan agama, tapi juga ras, suku bangsa, dan lain sebagainya. Sesi sharing antarguru maupun antarsiswa dimaksudkan untuk membuka komunikasi agar semuanya saling memahami perbedaan masing-masing,” sambung Anri.
Khusus mengenai agama, salah satu entitas yang rentan menyulut tindakan-tindakan intoleran, Anri menerangkan di Madania tidak ada perlakuan khusus kepada satu agama tertentu. Karenanya, tak ada bangunan ibadah khusus bagi satu agama saja, melainkan disediakan ruangan khusus serbaguna yang bisa dipakai untuk ibadah atau kegiatan lain.
“Setiap agama memiliki ruang khusus yang bisa dimanfaatkan untuk ibadah maupun kegiatan lainnya. Jumlah dan ukuran ruangan disesuaikan dengan jumlah pemeluk agama. Dalam hal ini, ruang buat teman-teman muslim lebih banyak dan lebih luas,” papar Anri.
Selain Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha, siswa-siswa di Madania ada pula yang menganut ajaran Saksi Yehuwa (Jehova’s Witnesses). Ditanya apakah siswa dari ajaran tersebut mendapat perlakuan diskiriminatif atau tidak, Anri menggelengkan kepala.
“Sekolah mendatangkan guru agama Saksi Yehuwa khusus untuk murid-murid pemeluk agama tersebut,” kata Anri.
Kondisi demikian, lanjut Anri, membuat ia nyaman mengajar di sana. “Urusan SARA dan Kepercayaan tidak membuat kami kaku dalam berhubungan satu sama lain. Sebagai guru, saya juga belajar banyak dari murid yang berbeda dalam soal keyakinan dan latar belakang.”
(JEDA)
Penulis: Tim Media Servis
