Indeks Kemendikbud

Menurut Haris, Kemendikbud tak bisa meminta bantuan ke TNI untuk mengajar. 

Syaifullah tetap menyarankan agar guru honorer yang bersedia mengajar di daerah-daerah terpencil segera direkrut menjadi PNS.

Imparsial menilai langkah Kemendikbud menggandeng anggota TNI untuk menjadi tenaga pengajar di daerah terpencil berpotensi melanggar UU jika tidak didasari keputusan politik presiden.

"Guru-guru yang lulusan LPTK saja yang sudah dilatih empat tahun masih bermasalah, apalagi TNI yang tidak punya latar belakang."

Agus mengatakan, pelibatan TNI untuk membantu mengajar di daerah-daerah terpencil harus didasarkan pada keputusan Presiden.

Imparsial menganggap rencana Kemendikbud untuk menggandeng TNI sebagai pengajar di daerah terluar harus ada keputusan politik dari presiden.

Rencana Kemendikbud yang akan melibatkan militer dalam proses pendidikan di daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (3T) dinilai kurang tepat dan tidak bisa sembarangan.

Usulan Kemendikbud yang minta TNI menjadi guru dinilai tidak tepat. TNI disarankan untuk lebih fokus latihan perang dibandingkan mengajar di sekolah-sekolah yang ada di beberapa daerah.

Nantinya para personel TNI AD ini akan diberikan pelatihan oleh tim Kemendikbud sebelum terjun langsung ke wilayah yang telah ditentukan.

Dalam rangka merayakan 70 Tahun hubungan diplomatik dengan Rusia, Kemendikbud dan KBRI Moscow kembali menggelar  Festival Indonesia 2019 di Rusia.

Kemendikbud Republik Indonesia mendorong sekolah-sekolah swasta untuk lebih inovatif berupaya mencari keunggulan sendiri dibandingkan dengan sekolah lainnya.

Sekjen Kemendikbud menilai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) seharusnya tidak mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) namun pendidikan karakter.

"Pendidikan karakter harus ditekankan di PAUD, bukan calistung. Masuk SD tidak boleh ada tes calistung."

Kemendikbud memberikan pembekalan pendidikan karakter kepada guru-guru dengan pola sistem zonasi yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 2019.

Wasekjen PBNU menemui langsung Kemendikbud untuk meminta direvisinya buku pelajaran SD tersebut.

Dalam pendidikan formal tidak ada aturan menghukum siswa bila belum membayar SPP.

Kemendikbud berencana mengangkat para guru honorer melalui program PPPK pada Februari 2019.

Data pokok pendidikan akan diintegrasikan dengan data kependudukan catatan sipil di Kemendagri.

"Jadi bukan karena dia bisa mengoperasikan alat-alat teknologi, terus kemudian diangkat. Ya tidak bisa itu. Memang harus ada standarnya," ujar Muhadjir.

Kemendikbud kembali menyelenggarakan program Belajar Bersama Maestro (BBM) pada tahun 2019 ini yang bertujuan mengoptimalkan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) murid-murid sekolah di Indonesia.