Indeks Kemendagri

Sebanyak 84 pemerintah daerah yang jadi pemenang mendapat hadiah total sebesar Rp168 miliar.

Pemerintah berupaya menurunkan kurva pandemi Corona di Indonesia lewat pendekatan sosialisasi video berhadiah ratusan miliar rupiah.

Pemerintah bekerja sama dengan 13 perusahaan termasuk fintech untuk verifikasi data pribadi. Hal ini dinilai rawan terjadi kebocoran dan penyalahgunaan.

Dukcapil akan kerja sama dengan 13 lembaga, seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, Fintech P2P Lending, perusahaan payment electronic money, perusahaan jasa kesehatan, dan bantuan sosial.

Kemendagri tengah mempersiapkan data pemilih tambahan untuk Pilkada 2020 yang rencananya digelar Desember. 

93,73 persen provinsi di Indonesia telah mengalihkan anggarannya untuk penanganan pandemi Corona Covid-19.

Kemendagri sedang menyiapkan gedung balai diklat sebagai tempat isolasi Covid-19 sesuai instruksi Presiden Jokowi untuk antisipasi penanganan pandemi corona.

Kemendagri menyerahkan Data Penduduk Pemilih Potensi Pemilu (DP4) kepada KPU untuk persiapan Pilkada 2020.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengaku mendapat informasi jika RUU Omnibus Law memiliki pasal pemecatan kepala daerah oleh Mendagri.

Ombudsman RI menyebut Kemendagri sebagai salah satu instansi yang paling banyak tak menjalankan rekomendasi.

BNN dan Kemendagri bahas peningkatan pengawasan masuknya narkoba di wilayah perbatasan Indonesia.

Kemendagri akan menonaktifkan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah bila ditahan KPK, serta menunjuk Nur Ahmad Syaifudin sebagai Plt.

Kemendagri mengumpulkan para sekjen partai untuk membahas beberapa hal, termasuk Pilkada 2020.

Mendagri Tito Karnavian meresmikan Masjid Nurul Falah di kompleks kantor Ditjen Dukcapil, Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum menerima surat pengunduran diri Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge yang dikabarkan mundur dari jabatannya.

Pemprov DKI mendapat beberapa catatan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri terkait Anggaran Pendapatan Daerah (APBD).

Sekretaris FPI Munarman menyebut pemerintahan Jokowi terlalu mencampuri urusan dapur FPI.

Dalam rangka mengawasi arus keuangan, akses PPATK terhadap data kependudukan diperbanyak Kemendagri.

Evaluasi itu dilakukan setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyerahkan APBD ke Kemendagri pada Kamis (12/12/2019) pekan lalu.

Perpanjangan izin FPI dipersoalkan sejumlah pihak. Ada yang berpendapat FPI semestinya dibubarkan saja.