Indeks Kebijakan Fiskal

Presiden Joko Widodo meminta para menteri Kabinet Kerja mengantisipasi dampak dinamika ekonomi dunia, keterbatasan anggaran APBN dan hambatan investasi.

Pemerintah akan mengevaluasi syarat-syarat pemberian insentif pajak sehingga bisa menjadi lebih cepat dan mudah.

Menkeu menjelaskan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga diupayakan melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan merata.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan kredibilitas kondisi fiskal Indonesia dan APBN 2017.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan pemerintah sedang merumuskan instrumen yang membuat investasi tanah menjadi lebih mahal. 

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri memperkirakan Bank Indonesia (BI) tak punya ruang untuk menurunkan suku bunga acuannya pada 2017.

Bank Dunia menilai kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia telah membaik seiring dengan perbaikan mutu APBN 2017

Potensi penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan raksasa digital dunia yang beroperasi di Indonesia seperti Google dan Facebook dinilai belum optimal oleh ahli ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Anggito Abimanyu.

Kombinasi kebijakan seperti pembenahan infrastruktur, deregulasi, sumber daya manusia, fiskal, dan kebijakan sektor yang dicanangkan pemerintah bisa memperkuat kinerja perekonomian pada 2017 dan tumbuh melebihi potensinya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berkomitmen meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal untuk jaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.

IMF memuji langkah Presiden Jokowi dalam mereformasi kebijakan ekonomi. Pengurangan subsidi BBM dinilai telah memberikan ruang fiskal bagi pertumbuhan infrastruktur dan pelayanan publik.

Laporan Monitor Fiskal yang dikeluarkan IMF menyebutkan bahwa utang global mencapai rekor tertinggi yang mencapai 152 triliun dolar AS. IMF pun mendesak adanya intervensi fiskal untuk menurunkan risiko utang global.

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati menegaskan implementasi instrumen kebijakan fiskal harus bermanfaat untuk masyarakat, maka kepercayaan publik sangat penting, selain itu kerjasama pemangku kepentingan juga tak kalah penting.

Deputi Bidang Fiskal dan Moneter Kementerian Koordinator Perekonomian, Bobby Hamzah di Palembang, Senin, (18/4/2016) mengatakan, pada 2045 pendapatan perkapita penduduk Indonesia diprediksi akan mencapai angka 11.000 dolar AS. Saat ini penduduk Indonesia masih berpenghasilan perkapita sebesar 3.500 dolar AS.