Indeks Kebebasan Beragama

Kebebasan menjalankan keyakinan bagi umat Kristiani di Vietnam belum terwujud sepenuhnya, sebab doktrin agamanya dianggap mengancam pemerintah komunis.

Amnesty International Indonesia menyimpulkan pemerintah masih belum bisa menjamin, melindungi, dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Penghormatan beda agama warga Kampung Sawah di Kota Bekasi menyejukkan di tengah tren kekerasan berbasis agama.

Setara Insitute mengimbau agar dugaan kasus pengeroyokan murni di Halmahera Selatan tidak dikaitkan dengan keyakinan pelaku.

Ateis Malaysia diburu pemerintah untuk dikembalikan ke keyakinan lamanya. Takut menularkan pemahaman 'sesat' ke generasi muda.

Ketua Umum MUI, KH Ma'ruf Amin menilai tindakan Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat menyegel Masjid milik Jemaat Ahmadiyah di Sawangan sudah tepat dan tidak melanggar HAM.

Alamsyah M. Dja'far dari Wahid Institute menyebut penyegelan masjid Ahmadiyah oleh Pemkot Depok sebagai tindakan diskriminatif.

Komnas HAM memberi penghargaan kepada kepala daerah, termasuk walikota Bandung dan Bekasi, untuk upaya mereka melindungi kebebasan beragama. Ini menjadi teladan yang baik di tengah menguatnya sentimen anti minoritas agama dan keyakinan.

Pengaduan terhadap pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang diterima Komnas HAM meningkat pada 2016. Kasus terbanyak adalah pembatasan, pelarangan, dan perusakan tempat ibadah. Kaum minoritas terbaru yang jadi sasaran adalah Gafatar, hampir 7.000 anggotanya diusir dan ditahan, sebagian lain dipidanakan.

Ormas PAS yang membubarkan acara kebaktian di Bandung menolak meminta maaf. Padahal Wali Kota Ridwan Kamil sudah mewanti-wanti jika mereka tak meminta maaf, Pemkot Bandung akan melarang PAS berkegiatan di Kota Bandung.

Kemungkinan besar, tak lama lagi, cadar atau burka akan sepenuhnya dilarang digunakan di Belanda. Keputusan pelarangan pemakaian burka dan cadar di tempat umum telah disetujui oleh parlemen Belanda

Peringatan Asyura 2016 masih diwarnai tindakan diskriminatif, bahkan di Kendari dibubarkan. Padahal seharusnya mereka melindungi kelompok minoritas dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Publik merindukan polisi penjaga toleransi beragama.

Direktur The Islah Center (TIC), Mujahidin Nur mengatakan, penelitian sejumlah lembaga swadaya masyarakat dalam beberapa tahun terakhir selalu menempatkan Jawa Barat di urutan pertama provinsi yang paling intoleran.