Indeks Kasus Uu Ite

Berita terbaru seputar video Gisel masih terkait penelusuran penyidik terhadap akun yang kali pertama mengunggahnya di media sosial.

Pelaporan relawan Iwan Bule terkait ucapan Caketum PSSI Vijaya dalam talkshow 'Mata Najwa', Rabu lalu.

Dandhy Laksono diserang oleh para buzzer dan akun anonim atas cuitan dia tentang konflik Papua.

Asep Sanusi, pelapor Dandhy Laksono, adalah anggota Polri.

Aktivis dan pendiri Watchdoc Dandhy Dwi Laksono ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian, Budiman Sudjatmiko mengaku siap menjadi penjamin.

Sebelum dilaporkan dan ditangkap, Dandhy menjadi pembicara #DebatKeren yang membincangkan isu berbagai masalah di Papua.

Amnesty International mendesak Polresta Banda Aceh mengentikan kasus Saiful Mahdi dengan menerbitkan SP3.

Kritik dosen Unsyiah, Dr Saiful Mahdi di Whatsapp Grup (WAG), tak dapat jadi landasan pencemaran nama di ruang publik seperti dua kasus yang telah diputus bebas oleh hakim.

Faisol mengkritik Jokowi soal konflik agraria menggunakan data dari KPA. Tapi, bukannya menguji data, polisi malah menangkapnya.

ICJR menilai penangkapan Faisol Abod Batis dan penetapannya sebagai tersangka tidak berdasar serta berlebihan. 

Pihak kepolisian dinilai terlalu berlebihan saat menangkap pemilik akun Instagram, Faisol Abod Batis yang mengunggah konten kritikan terhadap Presiden Jokowi dan Polri terkait konflik agraria.

Surat amnesti Baiq Nuril Maqnun nomor R-28/Pres/07/2019 ditandatangani Jokowi Senin (15/7/2019).

Terpidana kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril ditangguhkan eksekusinya oleh Kejagung RI dan terharu bisa menyaksikan anaknya menjadi anggota tim paskibraka saat peringatan 17 Agustus nanti.

Surat penangguhan eksekusi Baiq Nuril dari anggota DPR RI akan dikirim Kamis besok atau Jumat lusa ke Kejagung.

Baiq Nuril yakin kebenaran dan keadilan pasti akan terjadi. Saat ini, ia tengah mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden Jokowi.

Putusan MA terhadap kasus Baiq Nuril dan Syafruddin Temanggung dinilai janggal oleh sebagian pihak. KY persilakan masyarakat mengajukan laporan.

Bamsoet meyakini Presiden Joko Widodo mengetahui ketidakadilan yang dialami Baiq Nuril dan akan memberikan amnesti. 

Pemerintah didesak menghapus pasal karet dalam UU ITE dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).

Menkumham Yasonna H Laoly mendukung amnesti kepada Baiq Nuril Maknun, karena menyangkut perempuan korban kekerasan korban lainnya.

Baiq Nuril masih dalam perlindungan LPSK dan mendapatkan layanan pemenuhan hak prosedural dan bantuan psikososial.