Indeks Kasus Setya Novanto

Hari ini, Ketua DPR Setya Novanto akan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi E-KTP oleh penyidik KPK.

Aktivis ICW khawatir sidang praperadilan Setya Novanto berakhir seperti kasus Budi Gunawan.

Pergantian kepemimpinan Setya Novanto dari ketua umum Golkar, dinilai sebagai bagian dari konsolidasi organisasi.

Akbar Tanjung mengatakan, Dewan Kehormatan Partai Golkar sepakat menyarankan Setya Novanto mengajukan praperadilan atas kasus dugaan korupsi e-KTP.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan bahwa partainya akan menghormati proses hukum yang sedang dijalani Setnov saat ini.

KPK belum bisa menyampaikan kegiatan penggeledahan yang dilakukan terkait penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP tahun 2011-2012.

Nama Novanto kerap lolos dalam sejumlah kasus korupsi. Kesaktiannya berakhir dalam kasus e-KTP

Pernyataan ARB dapat juga dimaknai bahwa sampai saat ini kader Partai Golkar masih solid mendukung penuh kepemimpinan Setya Novanto.

KPK tengah melakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi e-KTP dengan memeriksa Ketua DPR Setya Novanto untuk kedua kalinya.

Setya Novanto beberapa kali tersangkut dalam pelbagai kasus korupsi di negeri ini. Namun, ia selalu lolos dari jerat hukum. Karier politiknya bahkan tetap sukses meski pernah menyandang status sebagai tersangka.

MKD memutuskan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali Setya Novanto atas perkara pengaduan mantan Menteri ESDM Sudirman Said. Mengacu pada putusan MK, MKD menyebut bahwa alat bukti dalam persidangan Setya Novanto sebelumnya, tidak sah.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), memaparkan pendapatnya mengenai kriteria untuk calon Ketua Umum Partai Golkar sebagai pengganti Aburizal Bakrie (ARB) yang akan ditentukan di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada April 2016 nanti.

Setya Novanto telah mengungkapkan keinginannya untuk maju sebagai salah satu kandidat Ketua Umum Partai Golkar. Namun, beberapa pihak meragukan Ketua Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu bisa terpilih karena pernah tersandung sejumlah kasus yang hingga kini sebenarnya belum selesai.