Indeks Kasus Pencemaran Nama Baik

Permadi Arya alias Abu Janda berhadapan dengan kasus hukum setelah videonya yang diunggah sebuah akun TikTok dinilai menghina rakyat Sumatra Barat.

SB dicecar proses pengeditan video, pemberian narasi dan deskripsi konten, hingga penentuan jadwal unggahan materi yang menyinggung Suku Toraja.

Jhon Boy mengatakan, pemeriksaan terhadap kliennya akan diajukan pada pekan depan kepada penyidik Bareskrim Polri.

Penyidik telah menetapkan Lisa sebagai tersangka pekan lalu dan dijadwalkan akan diperiksa sebagai tersangka hari ini pukul 11.00 WIB.

Kejagung meminta kuasa hukum menyerahkan Silfester untuk dieksekusi meski Silfester akan mengajukan PK di kasus pencemaran nama baik terkait Jusuf Kalla.

Ridwan Kamil mengungkapkan pemeriksaan kali ini lebih banyak pertanyaan terkait hasil tes DNA.

Silfester Matutina menampik tudingan Roy Suryo yang mengatakan dirinya hendak kabur ke Singapura.

Coach Justin melaporkan kasus dugaan fitnah yang menimpanya oleh sejumlah akun media sosial (medsos) ke Polda Metro Jaya.

MA meminta organisasi advokat menindak tegas keributan antara Hotman Paris Hutapea dan Razman Arif Nasution di persidangan.

Chikita Meidy dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan menjalani BAP. Simak alasannya dipolisikan dalam artikel ini.

Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK ke Bareskrim Polri karena mereka tetap melanjutkan proses pemeriksaan etik.

Kronologi kasus TikToker Om Polos Banget, yang divonis 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta karena review apartemen.

Wahyudi mengatakan pembuatan stiker WA bergambar wajah seseorang cukup masuk pembahasan etis dan tidak etis, jangan ditarik ke pidana.

Polisi tidak menahan pengacara Kamaruddin Simanjuntak sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik karena dinilai kooperatif.

Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) mengajukan permohonan penangguhan pemeriksaan terhadap Kamaruddin Simanjuntak sebagai kasus tersangka pencemaran nama baik.

Komnas HAM akan memberikan pandangan terkait kasus Haris Azhar-Fatia jika PN Jaktim menyetujuinya.

Penyelesaian dengan tidak mengedepankan pidana penting untuk menjaga semangat kebebasan berpendapat atau berekspresi.

Koalisi menilai kasus kriminalisasi pembela HAM, Fatia dan Haris, terkait kritiknya terhadap pejabat publik tampak dipaksakan.