Indeks Kasus Lahan Rsud Tigaraksa

Moch Maesyal Rasyid mengakui, dia menjabat sebagai Sekda sekaligus anggota TAPD yang ikut merumuskan anggaran pengadaan lahan RSUD Tigaraksa.

Moch Maesyal Rasyid merespons santai laporan korupsi pengadaan lahan RSUD Tigaraksa yang dilayangkan IKA SAKTI Tangerang ke Kejagung.

Diduga ada intervensi politik yang menghambat proses hukum penanganan kasus korupsi pengadaan lahan RSUD Tigaraksa.

IKA SAKTI desak Kejari segera panggil dan periksa Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid, yang pernah menjabat Sekda sekaligus Ketua TPAD RSUD Tigaraksa.

IKA SAKTI mengajukan laporan dugaan korupsi pengadaan lahan RSUD Tigaraksa pada 24 Juli 2025. Namun, belum ditindaklanjuti pada 26 Agustus 2025.

Kejari Kabupaten Tangerang akan segera memanggil pelapor dugaan korupsi RSUD Tigaraksa untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Sekda Kabupaten Tangerang membantah adanya korupsi dan bilang proses pengadaan lahan dalam temuan BPK RI berjalan sesuai aturan.

Menurut IKA SAKTI Tangerang, terdapat indikasi kuat adanya penyimpangan dalam proses pengadaan lahan RSUD Tigaraksa.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang menolak berkomentar banyak karena belum menjabat saat kasus terjadi.

Kejari Kabupaten Tangerang pernah melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi lahan RSUD Tigaraksa yang kemudian menghentikan penyelidikannya (SP3).

Ika Sakti minta SP3 korupsi pengadaan lahan RSUD Tigaraksa yang dikeluarkan Kejari Kabupaten Tangerang dibatalkan.

Kemarin, Pemkab Tangerang melalui BPKAD, bilang laporan BPK adalah “asumsi sepihak”. Hari ini, justru mengakui temuan tersebut.

BPKAD Kabupaten Tangerang sebut laporan BPK RI terkait pembelian tanah di luar kebutuhan & beririsan dengan rumah warga sebagai asumsi sepihak.

Dugaan korupsi pengadaan lahan RSUD Tigaraksa mencuat setelah BPK RI mengungkap sejumlah kejanggalan mencolok.

Hingga akhir audit pada Mei 2025, BPK tidak menemukan bukti perpanjangan hak guna bangunan tersebut.